SEMARANG, beritajateng.tv – Pemprov Jateng berkolaborasi dengan Bank Jateng melakukan launching implementasi transaksi non tunai di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, belum lama ini. Melalui program tersebut Pemprov Jateng berupaya menerapkan transaksi non tunai pada setiap desa.
Sekda Jateng Sumarno menuturkan penerapan transaksi non tunai ini adalah upaya untuk membuat transparansi pendanaan desa.
“Cita-cita kita adalah dengan transaksi non tunai ini tentu saja pengelolaan keuangan desa lebih efisien, efektif dan yang paling penting adalah akuntabel,” katanya.
BACA JUGA: Gandeng Bank Jateng, Pemkab Jepara Segera Terapkan Transaksi Non-Tunai Keuangan Dana Desa
Sumarno menuturkan, akuntabilitas dalam transaksi non tunai berarti semua pembayaran langsung kepada rekening penerima pembayaran. Dengan sistem cashless tersebut semua data tercatat.
“Jadi kalau orang mau minta pertanggungjawaban datanya sudah ada semua. Berbeda kalau melakukan pembayaran dengan tunai. Bilangnya bayarnya 100 yang diserahkan hanya 50. Nggak bakal bisa kelihatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan transaksi cashless semua masuk ke rekening penerima. Akuntabilitasnya jauh lebih terjaga.
“Kalau ada yang berniat melakukan kecurangan pun agak susah. Karena semua tercatat dengan konkret,” paparnya.
Selain itu Sumarno menambahkan jika penerapan ini juga sudah berlangsung di tingkat kantor pemerintahan termasuk Pemprov Jateng.
BACA JUGA: Bank Jateng Buka Kantor Fungsional di Pasar Kliwon
Proses sosialisasi pun juga sekalian akan berjalan dengan bagian pemerintahan desa. Perbaikan jaringan juga bakal seiring dengan penambahan infrastruktur pada desa-desa yang masih blank spot.
“Jaringan kami dari pemprov membantu desa-desa yang blank spot. Untuk permasalahan jaringan dari Kominfo. Kita sudah ada 300-an desa yang sudah. Kemarin-kemarin juga penanganan Covid dan kemiskinan kita atur wifi-wifi. Nanti kalau ada program ini kan bisa lebih terindentifikasi,” sambungnya.
Transaksi non tunai ditargetkan merata pada tahun 2024
Sementara terkait target, ia mengungkapkan berdasarkan instruksi dari Menteri Dalam Negeri, semua transaksi non tunai harus bisa terlaksana dengan merata pada tahun 2024.
Plt Dirut Bank Jateng Irianto Harko Saputro menjelaskan, penerapan sistem ini merupakan langkah lanjutan program Cash Management System (CMS).
“Kalau kami terkait dengan CMS Bank Jateng yang terkombinasikan. Program ini kan program lama. Cuma implementasinya untuk piloting hari ini yang sudah jalan di Kendal,” katanya.
BACA JUGA: Bank Jateng Cabang Sragen Salurkan Dana CSR Rp 1,5 Miliar untuk Penanganan RTLH
Sebagai informasi, CMS adalah layanan perbankan bagi nasabah lembaga untuk dapat melakukan swakelola transaksi perbankan dengan koneksi internet. Bank Jateng adalah salah satu Bank yang menghadirkan layanan CMS.
Jenis jasa layanan pengelolaan keuangan ini untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga). Nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.
Fitur CMS Bank Jateng yaitu Informasi Saldo Rekening, Monitoring Mutasi Rekening, dan Transfer (on Us)
Dengan program ini, Irianto mengakui jika Bank Jateng siap untuk memberi dukungan dengan edukasi maupun perangkat.
“Kita diminta untuk mendampingi. Pemerintah desa terkait dengan UMKM atau pembiayaannya. Jadi kita akan mendampingi desa-desa semua, kita juga punya 124 unit nempel pada seluruh cabang. Harapannya kita bisa manfaatkan lagi agar lebih berguna,” ucapnya. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
