Dalam aturan tersebut, kata dia, Guru Tidak Tetap (GTT) menerima honor sebesar satu kali UMK ԁitambah 10 persen. Sementara itu, guru tamu menerima honor berdasarkan jumlah jam mengajar.
“GTT dan guru tamu ԁibayar sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2021,” ujar Sadimin.
Pihaknya juga memastikan pembiayaan guru non-ASN tetap berasal dari APBD 2026 melalui skema bantuan operasional sekolah atau Dana BOS.
“Pembiayaan guru non-ASN bersumber dari APBD tahun 2026 dengan skema BOP,” pungkas Sadimin.
Masih Ada Seribu Lebih Guru Tak Tetap dan Guru Tamu di Jateng
Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Ꭰisdik Jawa Tengah, Sodikin, membenarkan bahwa Jawa Tengah masih bergantung pada guru non-ASN untuk mengajar di SMA, SMK, dan SLB negeri.
Ia merinci, ada 1.814 guru yang berada di bawah naungan Pemprov Jawa Tengah, terdiri dari 1.732 guru tamu yang masih aktif mengajar di sekolah negeri, serta 82 Guru Tidak Tetap (GTT) yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Padahal, Pemerintah RI telah mengeluarkan SE Mendikdasmen Nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non aparatur sipil negara (ASN) pada satuan pendidikan. Adapun kebijakan itu melarang keberadaan tenaga honorer atau guru non aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 mendatang.
BACA JUGA: Pengurus HIPMI Jateng Diduga Jadi Korban Penganiayaan, Kasus Dilaporkan ke Polda
Namun, keberadaan GTT dan guru tamu itu masih sangat ԁibutuhkan lantaran jumlah guru ASN belum mampu menutup kebutuhan di lapangan.
Sodikin mengatakan, guru non-ASN tersebut hingga kini masih menjalankan tugas untuk menunjang layanan pendidikan di sekolah negeri.
“Guru tamu itu jumlahnya ada 1.732 yang tersebar di satuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu SMAN, SMKN dan SLBN, dan guru tidak tetap ada 82,” ujar Sodikin.
