Ia menuturkan, kondisi saat ini membuat sekolah masih butuh eksistensi guru non-ASN. Sebab, kata ԁia, jika mereka tidak mengajar, proses pembelajaran berpotensi terganggu.
“Kondisi yang terjadi sampai dengan saat ini mereka masih melaksanakan tugas untuk menunjang layanan dasar di bidang pendidikan yaitu proses belajar mengajar di SMA, SMK dan SLB negeri,” tuturnya.
Menurut keterangannya, terdapat dua kategori guru non-ASN di lingkungan Ꭰisdik Jawa Tengah. Pertama GTT yang masuk dalam data Dapodik dan mendapatkan honor sesuai peraturan gubernur, kedua adalah guru tamu yang tidak masuk Dapodik karena berada di luar batas pendataan.
Sodikin menyebut, jumlah guru ASN di Jawa Tengah saat ini mencapai 37.328 orang yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu. Namun, kata ԁia, jumlah tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan guru di SMA, SMK, dan SLB negeri.
Kondisi itu membuat Pemprov Jateng masih mempertahankan keberadaan guru non-ASN sambil menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.
Terlebih, tutur Sodikin, sudah ada penjelasan dari pemerintah pusat bahwa belum ada klausul pemberhentian guru honorer secara otomatis pada 2027. Hal itu yang membuat Ꭰisdik Jawa Tengah untuk sementara tetap meminta para guru non-ASN menjalankan tugas seperti biasa sampai ada kebijakan baru dari pusat.
“Tentu kami pemerintah Provinsi Jawa Tengah tunduk dan patuh pada regulasi dan kebijakan,” ujarnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
