“Yang menawari saya memang pak kepala desa, jadi Juli sebelum tanggal pengisian perades, rundown untuk tes perangkat desa muncul. Saya sudah digandeng untuk diajak,” katanya.
“Jadi dilakukan pembicaraan kalau mau jadi, memang harus stor dana, meskipun saya pengabdian full, itu tidak menjamin, (saya juga ada rekaman percakapan dengan kades), mereka melepas saya, saya juga akan melepas mereka,” jelasnya.
“Saya itu maharnya 100 juta untuk posisi di luar Sekdes. Karena yang saya tuju kan memang awalnya Sekdes, tapi saya disingkirkan dari Sekdes, tapi tetap masih menggunakan mahar 100 juta, isunya untuk Sekdes sekitar 500 juta up (keatas), realnya saya tidak bisa menjelaskan,” imbuh Budi.
Sementara Seno Margo Utomo selaku orator dari Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang mendampingi para peserta menuntut agar tes Perades dibatalkan.
“Tuntutan kami sama dengan demo yang pertama, namun ditambahi pembatalan tes perades, karena tes CATnya banyak kecurangan, cacat. Tadi malam kami memgajukan permohonan untukuji forensik ke lembaga negara,” ucap Seno.
“Setelah ini kita menyusun gugatan ke PTUN, dan juga ke DPR berharap nanti juga membentuk Pansus untuk membatalakan tes Perades, ” imbuhnya.
Para peserta dengan membawa spanduk, poster bertuliskan tentang kekecewan peserta, dan pembatalan tes, akhirnya bubar karena Bupati, DPRD tidak mau menemui untuk berdiskusi. (Her/El)
