Maraknya pemberitaan tentang penyalahgunaan Grok AI untuk menghasilkan konten manipulative dan asusila menunjukan bahwa perkembangan kecerdasan buatan tidak selalu sejalan dengan kesiapan etika dan perlindungan publik. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara, sehingga jelas bersifat global. Namun bagi Masyarakat, dampaknya terasa sangat personal dan nyata.
Kasus-kasus ini memunculkan rasa resah dan tidak aman diruang digital. Foto, identitas, dan citra diri yang seharusnya bersifat pribadi,kini dapat dengan mudah disalahgunakan melalui bantuan teknologi. Ketika AI mampu memanipulasi wajah dan tubuh seseorang tanpa izin, batas antara kenyataan dan rekayasa menjadi kabur. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap ruang digital perlahan terkikis. Di sisi lain, respons pemerintah melalui penyelidikan, peringatan, hingga ancaman pemblokiran menunjukan bahwa negara tidak sepenuhnya berdiam.
Namun, dari sudut pandang khalayak, langkah ini masih terasa reaktif. Kebijakan baru muncul setelah kasus viral dan tekanan publik meningkat. Pola seperti ini menimbulkan Kesan bahwa perlindungan masyarakat baru diberikan setelah kerugian terjadi, bukan dicegah sejak awal.
Masalah ini juga memperlihatkan lemahnya posisi masyarakat dalam ekosistem komunikasi digital. Ketika konten bermasalah beredar, publik seringkali kebingungan harus mengadu kemana dan siapa yang bertanggung jawab.
Dalam konteks ini, penyalahgunaan AI seharusnya dipandang bukan sekedar pelanggaran teknologi, tetapi sebagai masalah komunikasi publik. Konten yang dihasilkan AI tetap merupakan pesan yang memiliki makna , dampak dan konsekuensi sosial. Jika pesan tersebut merendahkan martabat manusia, maka yang terjadi adalah kekerasan simbolik yang merugikan masyarakat luas.
Solusi yang ditawarkan tidak bisa hanya berhenti pada pemblokiran atau sanksi sesaat. Pemerintah perlu membangun pendekatan yang lebih menyeluruh. Pertama, regulasi harus secara tegas mengatur batas penggunaan AI, terutama yang berkaitan dengan manipulasi identitas dan konten asusila. Aturan ini perlu disosialisasikan secara luas agar Masyarakat memahami hak dan perlindungannya.
