Semarang, 26/7 (BeritaJateng.tv) – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berharap Bupati/Wali Kota dan jajaran OPD di Jawa Tengah segera mempercepat serapan anggaran penanganan Covid. Selain itu, Ganjar terhitung berharap pemberian sosial untuk masyarakat segera dicairkan.
Hal itu disampaikan Ganjar pas memimpin rapat penanganan Covid-19 di gedung A lantai 2 Pemprov Jateng, Senin (26/7). Rapat dihadiri semua Bupati/Wali Kota secara daring dan jajaran OPD di lingkungan Pemprov Jateng.
“Ada dua poin yang kami bicarakan didalam rapat hari ini bersama Bupati/Wali Kota dan tentu saja OPD. Pertama, sebab kemarin ramai soal isu anggaran, maka aku minta semua melakukan percepatan serapan. Dan ternyata semua telah on going sistem apalagi majunya cepat sekali,” katanya.
Memang tersedia beberapa pekerjaan yang belum berjalan sebab masi sistem pengadaan. Tapi perihal itu cuma menunggu pas saja, untuk segera dieksekusi.
“Dan ternyata tersedia beberapa mata anggaran yang kemarin itu tidak wajib dikeluarkan. Misalnya anggaran untuk sosialisasi, pemberian vaksinasi yang semuanya telah berjalan. Sosialisasi kan saat ini tidak wajib datang, dan vaksinasi yang anggarannya untuk delivery, ternyata saat ini telah segera dikirim dari perusahaan supaya anggaran itu tidak diperlukan lagi,” jelasnya.
Meski begitu, Ganjar memastikan tetap wajib dilaksanakan percepatan. Jika tersedia mata anggaran yang tidak terpakai, dia berharap supaya segera dialihkan untuk perihal yang diperlukan.
“Misalnya untuk pembelian peralatan kedaruratan yang diperlukan fasilitas kesehatan. Apakah ventilator, HFNC dan peralatan lain yang saat ini diperlukan masyarakat. Atau digunakan untuk menambah peralatan testing dan tracing, walaupun stok kami masih ada,” jelasnya.
Poin ke-2 adalah tentang pemberian sosial. Ganjar berharap semua Bupati/Wali Kota memastikan pemberian yang wajib di terima rakyat, segera dicairkan.
“Maka aku minta data-data dari pemerintah pusat untuk segera dibagi. Apakah bansis, pemberian sosial tunai, PKH dan seterusnya. Saya minta semuanya mendampingi, supaya sanggup selesai lebih cepat. Termasuk pemberian untuk UKM,” tegasnya.
Semua Bupati/Wali Kota diminta menyebabkan call center supaya memudahkan masyarakat bertanya. Hal itu perlu supaya jikalau tersedia masyarakat yang kelewatan, sanggup segera dibackup.
Selain itu, call center tersebut terhitung sanggup digunakan masyarakat untuk memberikan uneg-unegnya. Ada yang menghendaki konsultasi dan laporan lainnya.
“Kami dari Pemprov terhitung telah buat persiapan hitung-hitungannya. Nanti jikalau tersedia masyarakat yang belum sanggup pemberian dari pusat, kabupaten atau desa, disinilah tugas Pemprov. Jadi kami jadi penjaga gawang paling akhir untuk menolong mereka,” pungkasnya.
Terkait serapan anggaran penanganan Covid-19 di Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, progres serapan anggaran Covid-19 di Jawa Tengah progresnya terus meningkat. Dari 15,65 prosen pada 22 Juli, naik jadi 17,28 prosen pada 24 Juli.
“Sampai pagi ini terus bergerak, dan progresnya saat ini telah naik di angka 17,78 persen. Sudah tersedia anggaran Rp50,43 miliar yang terserap hingga hari ini. Kondisi ini bakal bergerak terus sebab beberapa aktivitas telah dilakukan,” jelasnya.
Sementara berkaitan pemberian sosial, Kepala Dinas Sosial Jateng, Harso Susilo menerangkan, realisasi bansos di Jateng telah berjalan lumayan baik. Bantuan-bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD telah disalurkan beberapa besar kepada masyarakat.
“Misalnya pemberian dari APBN, pemberian sembako telah tersalurkan 31,11 persen, PKH langkah 2 mencapai 97 persen, penyaluran BST dan pemberian beras terhitung telah tersalurkan. Sementara pemberian yang bersumber dari APBD Jateng, pemberian sosial untuk Kartu Jateng Sejahtera telah tersalurkan 81,2 prosen langkah pertama dan 77,6 prosen di langkah kedua,” terangnya.
Begitu terhitung bersama pemberian bagi pelaku UKM di Jateng. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Ema Rachmawati mengatakan, pemberian dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1,2 juta bakal segera disalurkan lewat Polri.
“Sementara untuk anggaran APBD, kami masih melakukan pendataan dan hingga hari ini telah terkumpul 53.000 UKM terdampak. Kami tengah melakukan pemeriksaan supaya tidak berjalan duplikasi,” pungkasnya. (Ak/El)
