SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dari Partai Gerindra, Heri Pudyatmoko, menyatakan dukungan penuh terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan resmi DPP Gerindra yang menilai skema Pilkada tidak langsung lebih efisien daripada pemilihan langsung. Heri menegaskan, secara kelembagaan pihaknya di DPRD Jawa Tengah patuh terhadap keputusan dan arahan partai.
“Iya, secara prinsip kami tunduk dan patuh terhadap apa yang DPP sampaikan melalui Pak Sekjen dan Pak Ketua. DPD juga sudah menyampaikan sikapnya. Oleh karena itu, kami di DPRD Jawa Tengah tentu mendukung,” ujar Heri saat beritajateng.tv konfirmasi via WhatsApp, Minggu, 4 Januari 2025.
Menurut Heri, wacana Pilkada melalui DPRD bukan muncul tanpa alasan. Ia menilai ada banyak pertimbangan rasional yang melatarbelakanginya, utamanya soal efisiensi anggaran dan dampak politik biaya tinggi.
“Ini kan sebuah wacana yang bergulir dengan berbagai alasan dan argumen, seperti yang sudah Pak Ketua dan Pak Sekjen sampaikan. Substansinya jelas, salah satunya efisiensi,” katanya.
BACA JUGA: Legislator PKB Jateng Setuju Pilkada Tak Langsung: Kita Perlu Demokrasi Berbiaya Rendah
Heri menyebut, jika meninjaunya dari dasar konstitusi dan ideologi negara, mekanisme keterwakilan bukanlah hal yang bertentangan dengan demokrasi.
“Kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, konsep keterwakilan itu sudah ada. Dari sisi kultur masyarakat Indonesia juga, mekanisme perwakilan itu relevan,” ujarnya.
Ia turut menyoroti besarnya ongkos politik dalam Pilkada langsung yang ia nilai sudah tidak rasional.
“Dari sisi anggaran, Pilkada langsung itu biayanya luar biasa besar. Saya empat periode di DPRD, saya paham betul bagaimana praktik politik berjalan. Biaya politiknya sangat besar,” tegas Heri.
Menurutnya, tingginya biaya Pilkada langsung berpotensi memicu praktik politik uang dan membentuk kultur negatif di masyarakat. Heri menambahkan, meski berbagai pengawasan bisa berjalan, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, persoalan mendasar tetap terletak pada sistem.
“Pesta demokrasi sering dimaknai sebagai pesta bagi-bagi uang. Walaupun sudah ada Bawaslu, faktanya praktik politik uang masih terjadi. Itu yang menurut saya jadi faktor negatif yang besar. Kalau lihat dari banyak aspek, ini soal pilihan. Dan kami lebih condong pada pilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD,” ujarnya.
Gerindra Jateng nilai pemilihan kepala daerah lewat DPRD tak bertentangan dengan demokrasi
Menanggapi anggapan bahwa Pilkada melalui DPRD dinilai mengkhianati prinsip demokrasi karena menghilangkan partisipasi langsung masyarakat, Heri menilai perlu lebih jernih melihat pandangan tersebut.
“Demokrasi itu juga perlu kita definisikan. Kalau kita lihat Pancasila, sila keempat jelas menyebut permusyawaratan dan perwakilan,” katanya.
Ia menilai, sejarah demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu identik dengan pemilihan langsung.
“Di era Bung Karno ada model demokrasi sendiri, di era Pak Soeharto juga ada. Pertanyaannya, apakah demokrasi hari ini sudah paling sesuai dengan kultur bangsa Indonesia?” ujar Heri.
Heri menilai, evaluasi terhadap Pilkada langsung perlu berjalan secara jujur dengan melihat dampak negatif yang muncul, terutama soal pembengkakan biaya politik. Ia mencontohkan biaya Pilkada di sejumlah daerah yang nilainya sudah melampaui batas kewajaran.
“Kalau kita lihat hari ini, efek negatif Pilkada langsung itu dahsyat. Ongkos politiknya luar biasa. Contohnya di Kudus, kalau digabung dua pasangan calon, biayanya bisa di atas Rp150 miliar. Itu baru satu daerah. Trennya terus naik,” ungkap Heri.
BACA JUGA: Punya Energi Baru, DPC PDIP Kabupaten Semarang Bidik Tambah Kursi Parlemen-Ulangi Sukses Pilkada
Menurutnya, lonjakan ongkos politik tersebut tidak sebanding dengan kapasitas fiskal daerah.
