Kondisi sekarang ini, menurut Emy, iklim ekonomi PKL Jalan Simpang telah mulai hidup. “Misalnya, pelanggan kami dari tour travel pun sudah banyak. Mereka sering menghubungi kami untuk pesan jauh-jauh hari. Pesan soto dengan jumlah sekian, tanggal sekian. Bahkan para pelanggan hingga memberi dukungan ‘Ayo Bu, bikin surat keberatan’,” katanya.
Dilain sisi, Dwi Ratna Nugraini, Lurah Sekayu menyebut jika penertiban area tersebut merupakan program Pemkot Semarang untuk alihfungsi lahan di Jalan Simpang. “Pada Februari lalu, semua PKL telah dikumpulkan untuk diberitahukan bahwa akan ada alihfungsi,” katanya.
Ratna menekankan jika keberadaan PKL seputar Lawang Sewu itu berada di atas saluran. Artinya, tidak diperbolehkan karena melanggar Peraturan Daerah (Perda). “Bangunan mereka juga permanen, seharusnya tidak boleh permanen. Dari situ, sebetulnya sudah menyalahi aturan. Nah, ini mau alihfungsikan menjadi trotoar dan taman,” katanya.
“Sosialisasi sudah dilakukan. Bahkan sudah ada alternatif tempat pengganti. Mei lalu seharusnya sudah bersih. Kami juga telah memberikan surat teguran sebanyak tiga kali. Tapi mereka minta mundur hingga Agustus. Kami dan kecamatan meng-ACC permohonan penundaan itu. Mereka sendiri yang minta dan Agustus harus sudah bersih,” katanya.
Dirinya mngatakan bahwa penataan PKL tersebut di bawah kewenangan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Sedangkan untuk pembangunan di bawah Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang. “Pemindahan itu sudah melalui rapat dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tupoksinya ada di Dinas Perdagangan Kota Semarang,” jelas Ratna. (Ak/El
