Strategi borong partai ini mungkin muncul karena semangat membangun koalisi permanen. Mungkin juga untuk mewujudkan sinergi pembangunan karena pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Atau mungkin hanya sekedar pragmatisme karena seperti banyak orang bilang, politik hanya soal menang kalah, bukan soal benar dan salah.
Semangat KIM Plus ini juga terlihat di Solo. Pengageng Pura Mangkunegaran KGPAA Mangkunegara X atau Gusti Bhre saat ini sudah mengantongi dukungan dari PSI, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PKS. Gusti Bhre juga sempat blusukan dengan Gibran Rakabuming Raka.
Menengok ke Wonogiri, ada belasan partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Maju (PUMA). Hanya PDIP dan PKN yang tak masuk dalam koalisi tersebut.
Sementara pada Kabupaten Blora, petahana Bupati Arief Rohman yang kader PKB pisah jalan dengan wakilnya, Tri Yuli Setyowati yang kader PDIP. Arief Rohman kali ini memilih berpasangan dengan Sri Setyorini yang merupakan kakak kandung Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Pasangan tersebut sudah mendapatkan rekomendasi 6 partai. Yaitu PKB, Nasdem, PSI, Perindo, Gerindra, Demokrat, dan Golkar.
PDIP sendiri rencananya akan mengusung kader muda, Andika Adikrishna Gunarjo sebagai wakil dari politisi PPP, Abu Nafi untuk melawan pasangan tersebut.
Meski begitu, koalisi Pilkada yang cair juga terjadi pada beberapa daerah. Di Kota Semarang misalnya, meski ada Dico Ganinduta yang terlihat mendapat endorse dari Gibran, ada nama Yoyok Sukawi yang sudah mendapat dukungan sejumlah partai lain. Ada Partai Gerindra yang belum menentukan sikap dan PDIP belum memastikan calonnya.
Pilkada Sukoharjo bahkan kemungkinan memunculkan calon tunggal karena pasangan Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo telah mendapat dukungan banyak partai. Sementara pasangan calon independen Tuntas-Djayendra KPU nyatakan tak memenuhi syarat.
Apakah putusan MK bakal mengubah koalisi dan peta politik? Pertanyaan ini akan segera terjawab karena masa pendaftaran Pilkada tinggal hitungan hari lagi. (*)
