Namun hanya selang sehari pasca putusan MK, DPR melakukan akrobat politik. Badan Legislatif atau Baleg DPR mengadakan rapat untuk menolak putusan MK tersebut. DPR membuat keputusan tak mengakomodasi putusan MK tanpa menghitung fraksi yang menolak dan setuju.
Manuver DPR tersebut berbuah kemarahan masyarakat dan mahasiswa. Poster bertuliskan “Peringatan Darurat” dengan gambar Garuda Pancasila berlatar biru yang viral berbuah aksi demo di berbagai kota. Banyak dari demonstrasi tersebut berujung bentrok dan ricuh. Hasilnya, Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan pembahasan revisi RUU Pilkada tersebut sementara ditunda.
Apakah plot twist akan terus berlanjut karena para elit politik bakal terus bermanuver? Kita belum tahu.
BACA JUGA: KIM Plus Berpeluang Jadi Lawan Tangguh PDIP di Jawa Tengah? Bambang Pacul: Monggo Saja
Pilkada serentak 27 November 2024 nanti bakal berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se Indonesia. Sejumlah petinggi partai pernah berkomentar koalisi Pilkada bakal lebih cair karena setiap daerah memiliki ketokohan calon dan karakteristik wilayah masing-masing.
Faktanya, pada sejumlah provinsi kunci, KIM Plus bersepakat mengusung satu paslon. Langkah ini berpotensi menghadirkan Pilkada rasa Pilpres.
Di Jawa Tengah misalnya, sudah ada Partai Golkar, PAN, dan PSI yang menyatakan bakal mengusung mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Ahmad Luthfi. Partai Gerindra, Nasdem, dan PKS bahkan mengajukan duet Luthfi-Kaesang. Kemungkinan besar KIM Plus akan melawan pasangan calon yang PDIP usung.
Jika pada Pilgub Jakarta muncul nama Ridwan Kamil-Suswono, di Jawa Timur ada Khofifah-Emil Dardak yang diusung KIM Plus. Selain itu, ada nama Dedi Muyadi di Jawa Barat. Hanya di Provinsi Banten KIM Plus gagal bersepakat saat Gerindra memunculkan Andra Soni-Dimyati, sementara Partai Golkar menghendaki Airin Rachmi Diany.
