“Antisipasi pemerintah cukup bagus. Memang masih banyak penjualan hewan ternak di lapak-lapak diluar pasar hewan serta tanpa melalui lapak. Karena menjelang Idul Adha kebutuhan akan hewan kurban cukup tinggi. Menurut saya, jika secara fisik hewan tak memiliki gejala PMK, boleh diperjualbelikan. Namun jika ragu, bisa diperiksa dan dilengkapi SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan),” katanya.
Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang, Wigati Sunu menerangkan, PMK disebabkan oleh virus yang menyerang bagian mulut dan kuku pada sapi, kerbau, kambing, hingga domba. Hingga 5 Juli 2022, sudah 4.556 hewan ternak yang suspect PMK. Dia sepakat penularan PMK banyak dipengaruhi lalu lintas hewan ternak antar daerah. Karenanya, Gugus Tugas PMK Kabupaten Semarang memutuskan menutup sejumlah pasar hewan.
“Ini untuk mencegah penyebaran PMK dari luar daerah, Sebab, kalau ada salah satu ternak kena PMK, penyebarannya sangat cepat. Pasar hewan di Bawen ini cukup besar, pedagangnya banyak dari luar,” katanya.
Pihaknya juga bekerjasama dengan polisi, Satpol PP, dan Dishub Kabupaten Semarang untuk memantau lalu lintas hewan ternak di perbatasan Temanggung dan Boyolali. Pemkab Semarang juga membentuk Unit Respon Cepat (URC) serta menugaskan petugas kesehatan hewan.
“Ada 6 pusat kesehatan hewan dan kami membuka hotline. Jika ada peternak ingin menanyakan kondisi ternaknya ke puskeswan, kami siap melayani. Di setiap kecamatan juga ada posko PMK,” ujarnya.
Sunu juga meminta masyarakat memprioritaskan pembelian hewan kurban dari Kabupaten Semarang guna mencegah penularan.
“Kita mencegah sebisa mungkin penyebaran PMK yang berasal dari luar daerah ataupun dari daerah kita. Sebab, PMK bisa menular melalui beberapa media dari orang, baju, sepatu, atau pakan sehingga harus dijaga jangan sampai virus nempel dimana-mana. Yang mempunyai gejala PMK, harus segera diisolasi. Peternak dilarang pindah ke kandang yang lain karena riskan membawa virus. Itulah mengapa syarat melampirkan SKH menjadi sangat penting,” jelasnya.
