DPW PPP Jateng Sebut Muktamar ke-10 "Darurat", Ini Alasannya

Kendati begitu, nama-nama seperti Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono, Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi, hingga Wagub Jawa Tengah sekaligus putra Mbah Maimoen Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin mencuat dalam perbincangan jelang muktamar

“Kebetulan Jawa Tengah kemarin Rembang dan Pati itu mengajukan konsep baru dalam momentum Muktamar ke-10 PPP ini. Konsep baru itu untuk menghindari munculnya kontestasi pilihan langsung antarcalon ketua umum, karena mudaratnya selama ini dianggap lebih banyak,” jelasnya.

Menurut Aziz, usulan tersebut menegaskan agar Muktamar ke-10 berfokus memilih lembaga Majelis A’la sebagai pemegang kewenangan tertinggi partai.

“Majelis A’la itu yang punya tugas menyusun kepemimpinan partai di tingkat pusat. Nantinya tetap ada struktur pimpinan tinggi di DPP, mulai dari ketua umum, majelis syariah, majelis pertimbangan, hingga majelis bakar,” katanya.

Saat menanggapi soal sejumlah nama yang sudah beredar di bursa calon ketum, Aziz enggan menanggapi.

“Kalau soal itu, kami tidak lagi merespons. Kita tidak berpikir tentang bursa calon ketua umum, tapi tentang pentingnya kolektivitas dan kebersamaan di muktamar ini,” tegasnya.

Tiga minggu jelang Muktamar, Aziz akui DPC dan DPW PPP di Jateng belum terima surat undangan

Meskipun kabarnya pelaksanaan Muktamar ke-10 akan berlangsung 27-29 September, Aziz mengaku DPC dan DPW PPP di Jawa Tengah tak kunjung menerima surat undangan.

“Konon akan berlangsung tanggal 27–29 September, berarti kan kurang tiga minggu lagi. Sampai detik ini surat undangan pelaksanaan muktamar itu belum DPC dan DPW terima. Itu patut kita pertanyakan dan kita kritik,” tegasnya.

Aziz menambahkan, surat yang sejauh ini diterima hanya berupa imbauan agar DPW dan DPC segera menggelar Muskerwil dan Muskercab.

Namun, untuk undangan muktamar, ia menilai keterlambatan ini bisa menimbulkan kebingungan di tingkat daerah.