PATI, beritajateng.tv — Nama Sudewo, Bupati Pati yang menjabat sejak 20 Februari 2025, tengah menjadi sorotan publik. Latar belakangnya sebagai insinyur sipil dan penggiat organisasi menjadikannya sosok yang dikenal kompeten di bidang teknis.
Namun, belakangan, keputusannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen menuai kontroversi dan memicu protes warga.
Lahir di Pati, 11 Oktober 1968, Sudewo menghabiskan masa kecil dan pendidikan dasarnya di kampung halamannya.
Ia menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Slungkep, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kayen dan SMA Negeri 1 Pati. Setelah lulus SMA, ia menempuh studi S1 Teknik Sipil di Universitas Sebelas Maret (UNS) dan melanjutkan ke S2 Teknik Pembangunan di Undip.
BACA JUGA: Bermula dari Threesome dengan Istrinya, Pria di Pati Ini Bunuh Sahabatnya Sendiri dengan Cara Sadis
Sejak masa kuliah, Sudewo aktif berorganisasi. Ia menjabat Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS (1991), lalu menjadi Ketua Keluarga Besar Marhaenis (2000) dan Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2001).
Di dunia politik, ia pernah menjadi Koordinator Tim Sukses Pilkada Pacitan (2005) dan Pilgub Jateng (2008). Saat ini, ia masih menjabat Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra sejak 2019.
Karier profesionalnya dimulai dari sektor konstruksi. Ia bekerja di PT Jaya Construction (1993–1994), lalu masuk ke dunia pemerintahan sebagai pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum Bali, hingga akhirnya diangkat sebagai PNS di PU Jawa Timur dan Karanganyar.
Ia pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar tahun 2002, namun belum berhasil. Baru pada 2025, Sudewo berhasil menjadi Bupati Pati.
Kebijakan Naikkan PBB 250 Persen Tuai Gelombang Protes
Tak lama setelah menjabat, Sudewo memicu perdebatan publik dengan mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen.
Keputusan ini ia ambil setelah menggelar rapat intensifikasi pajak bersama para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati), pada Minggu, 18 Mei 2025.
Dalam pernyataannya yang beritajateng.tv kutip dari laman Humas Kabupaten Pati, Sudewo menyebut bahwa PBB di Pati sudah 14 tahun tidak mengalami penyesuaian, dan angka penerimaannya tertinggal jauh dari daerah tetangga seperti Jepara (Rp75 miliar), Kudus dan Rembang (Rp50 miliar). Sementara Pati hanya mengumpulkan Rp29 miliar per tahun.
“Ketimbang Jepara, Kudus, dan Rembang, kita tertinggal jauh. Padahal secara potensi, kita lebih besar,” tegas Sudewo dalam keterangan resminya pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Namun, kebijakan ini mendapat reaksi keras dari masyarakat. Warga menganggap kenaikan 250 persen terlalu drastis dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi riil.
Protes mulai bergulir di media sosial, dan rencana unjuk rasa besar-besaran di Alun-Alun Pati telah bakal berlangsung pada 13 Agustus 2025.
