Kesehatan

BPJS Kesehatan Pati Gelar Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Faskes di Blora: Optimalisasi JKN-KIS

×

BPJS Kesehatan Pati Gelar Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Faskes di Blora: Optimalisasi JKN-KIS

Sebarkan artikel ini
BPJS Kesehatan Pati
BPJS Kesehatan Cabang Pati menggelar Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Blora, Selasa, 29 Juli 2025. (Heri/beritajateng.tv)

BLORA, beritajateng.tv – Dalam upaya memperkuat penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Pati menggelar Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Blora.

Acara ini berlangsung di Ruang Pertemuan Setda Blora, mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Baznas, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati.

Mengusung tema “Sinergi Pemangku Kepentingan untuk Optimalisasi Program JKN-KIS Menuju Layanan Kesehatan yang Berkualitas dan Berkeadilan,” forum ini bertujuan untuk mempererat koordinasi dan menyusun solusi bersama dalam menghadapi tantangan layanan kesehatan di daerah.

BACA JUGA: Imbas Launching DTSEN, Warga Jateng Keluhkan BPJS Kesehatan PBI Jadi Nonaktif

Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor.

Ia menyatakan bahwa kolaborasi adalah kunci agar manfaat Program JKN dapat dirasakan merata, terutama oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

“Program JKN sangat membantu masyarakat Blora, terutama kelompok tidak mampu. Kami berharap BPJS Kesehatan terus meningkatkan mutu layanan,” tuturnya, Selasa, 29 Juli 2025.

Setda Blora soal kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pati

Komang juga membuka ruang bagi masukan dari fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan terkait hambatan operasional, seperti sistem verifikasi klaim dan antrean layanan.

“Forum ini adalah momentum penting untuk menyampaikan kendala teknis yang sering terjadi di lapangan,” lanjutnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah siap memfasilitasi dan memperkuat peran dalam mendukung pelaksanaan JKN, termasuk melalui pembinaan ke fasilitas kesehatan dan alokasi sumber daya yang diperlukan.

Satu poin penting yang pihaknya sampaikan ialah dorongan untuk akselerasi digitalisasi layanan.

BACA JUGA: Imbas Aturan Baru Kemensos, Pemkab Semarang Upayakan Reaktivasi 21.158 Peserta BPJS Kesehatan PBI JK

“Transformasi digital di bidang kesehatan bukan pilihan lagi, tetapi kebutuhan. Saya berharap kemudahan layanan ini dapat terimplementasikan secara masif di semua fasilitas kesehatan di Blora,” tegas Komang.