SEMARANG, beritajateng.tv – Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan adalah ‘Satu OPD, Satu Desa Dampingan’.
Diketahui, upaya Satu OPD, Satu Desa Dampingan itu diterapkan saat Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjabat. Adapun upaya itu termasuk dalam Program Maju Bareng.
Namun, upaya Satu OPD, Satu Desa Dampingan itu mendapat kritik dari berbagai pihak lantaran dianggap tidak efisien.
Lalu, apakah program Satu OPD, Satu Desa Dampingan itu akan berlanjut di tahun 2025?
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Ema Rachmawati, menyebut, Satu OPD, Satu Desa Dampingan masih menjadi salah satu dari sekian banyak upaya Pemprov Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan.
BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Minta Pengentasan Kemiskinan Tak Terlambat Seperti Tahun Lalu
Kendati begitu, Ema tak menampik upaya itu menimbulkan kesulitan bagi beberapa OPD, utamanya OPD yang fokus kerjanya bukan di lapangan.
“Sebenarnya kita sudah berupaya untuk memikiran cepat bagaimana biar kemiskinan itu turun, istilahnya dengan Satu OPD, Satu Desa Dampingan. Hanya saja kan masing-masing OPD punya keterbatasan karena fokusnya beda,” ungkap Ema.
Dalam hal itu, Ema mencontohkan OPD Inspektorat Jawa Tengah yang tak terlalu banyak bekerja di lapangan.
“Misalnya Inspektorat, itu kan pengawasan. Dia harus mengerjakan target pengawasan, kalau dia harus ke lapangan, mendampingi, itu yang memang kita perlu pikirkan lagi strateginya, karena sebenarnya program Satu OPD, Satu Desa Dampingan itu cukup efektif, tapi OPD yang bukan pekerjaan lapangan, tapi harus di lapangan, kan susah,” terang dia.
Ema akan tinjau ulang Satu OPD, Satu Desa Dampingan tahun 2025
Perihal apakah program Satu OPD, Satu Desa Dampingan akan dihapus, Ema angkat bicara. Ia mengaku akan memikirkan ulang agar program ini efisien dan tepat sasaran.
“Itu kita pikirkan lagi, strateginya akan kita pikirkan tahun ini, bagaimana supaya teman- teman seperti Inspektorat kalau kerjanya pengawasan apa gak usah saja. Atau dia bergabung dengan OPD lain, tidak murni dia melakukan sendiri,” jelas Ema.
Saat ini, kata Ema, sebanyak 49 OPD di Jawa Tengah memiliki satu desa dampingan. Adapun monitoring itu dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah.
“Ada 49 OPD dan masing-masing punya desa miskin satu. [OPD pendamping desa] yang sangat kreatif ada, misal dia bisa menghasilkan kebun kentang bagus, pembibitan kentang yang bagus. Monitoring dilakukan oleh Bappeda,” pungkas Ema.
Masih ada 9,58 juta penduduk miskin di Jawa Tengah
Untuk diketahui, Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 307,99 ribu menjadi 3,4 juta orang pada tahun 2024 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Secara persentase, penduduk miskin di Jawa Tengah turun 0,89 persen menjadi 9,58 persen. Pada Maret 2024 lalu, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 10,74 persen.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyebut penurunan itu cukup signifikan. Alasannya, angka kemiskinan di Jawa Tengah sudah mencapai satu digit.
“Memang berdasarkan hasil survei oleh BPS, sampai dengan September 2024 Alhamdullilah untuk Jawa Tengah mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 10,47 persen jadi 9,58 persen, jumlah penduduk miskin per September 2024 itu 3,4 juta orang. Itu secara makro ya,” ungkap Imam.
Menurutnya, angka itu tak jauh berbeda dengan data Dinas Sosial Jawa Tengah yang menggunakan pendekatan mikro.
“Kalau kemiskinan berdasarkan rilis BPS kan menggunakan pendekatan survei untuk menghitung data makro, dengan menghitung angka kesejahteraan, inflasi, deflasi, ekspor, impor dan garis kemiskinan. Yang ada di kami itu datanya mikro, yang di ambil di DT Jateng,” jelas dia. (*)
Editor: Farah Nazila
