“Jadi, di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun.,” kata Hasto dalam sebuah wawancara di Gedung High End, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Januari 2024 lalu.
Kendati demikian, walau berada di luar pemerintahan, Hasto memastikan PDI Perjuangan mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sekaligus membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan secara kolektif untuk kemajuan.
“Itu kami dukung. Tapi, ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya,” ujar Hasto.
Namun demikian, ia mengatakan kalau saat ini PDI Perjuangan belum menentukan sikap. Sebab, PDI Perjuangan masih mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU.
“Yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih,” kata Hasto. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
