SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, angkat bicara terkait kasus keracunan MBG di Kabupaten Pati.
Sebelumnya, ratusan penerima MBG di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada awal September 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati kemudian menetapkan kasus tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pati per Jumat, 11 September 2026, tercatat 424 orang mengalami gejala keracunan MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 1. Mereka berasal dari sejumlah sekolah dan Posyandu di Kecamatan Gembong.
BACA JUGA: Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas Semarang Dorong Perbaikan Tata Kelola MBG
Kasus tersebut masih dalam penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak serta mengamankan sampel makanan dan muntahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Tak lama berselang, 17 siswa SDN Maitan 01, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, juga mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi susu dalam paket MBG pada Kamis, 17 September 2026. Dinas Kesehatan Pati melakukan pemeriksaan epidemiologi untuk mengetahui penyebab keluhan tersebut.
Kasus tersebut ramai di media sosial setelah beredar video warga yang memperlihatkan isi kemasan susu berwarna kekuningan. Dalam video tersebut, warga juga menyebut susu berbau tidak sedap. Namun, kondisi susu tersebut belum dapat ԁisebut sebagai penyebab keluhan sebelum hasil pemeriksaan keluar.
Gus Yasin Tanggapi Rentetan Kasus Keracunan MBG di Pati
Menanggapi rentetan kasus keracunan MBG di Pati, Gus Yasin meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ԁitetapkan.
“Yang pertama saya imbau terapkan SOP yang sudah berlaku,” ujar Gus Yasin saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin, 21 September 2026.
Sebelumnya, Pemprov Jawa Tengah telah memberikan sejumlah masukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pemerintah pusat terkait pelaksanaan program MBG.
