SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Wahyudin Noor Aly angkat bicara terkait bergabungnya PAN dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Partai Golkar dan PAN telah resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres 2024 dan bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terinisiasi oleh PKB dan Gerindra. Kini, partai pengusung Menteri Pertahanan RI itu menjadi berjumlah 4 partai.
Terkait hal ini, Wahyudin menyebut konsep presidential threshold yang membuat partainya mau tidak mau harus berkoalisi dengan partai perolehan suara besar di parlemen. Dalam hal ini, menurut Wahyudin, PAN memutuskan untuk bergabung dengan Gerindra.
BACA JUGA: Golkar dan PAN Tidak Turut PPP Dukung Ganjar, KIB Berakhir Bubar, Pilih Merapat ke Prabowo
“Partai itu kaitannya karena ada presidential threshold saja. Fungsi partai sebagai sarana recruitment jabatan politis. Saya pikir itu yang sedang PAN maupun partai lain laksanakan. Kalau lihat dari hasil Pemilu 2019 kan hanya PDIP saja yang tidak perlu berkoalisi,” ucap Wahyudi saat beritajateng.tv hubungi melalui sambungan telepon, Selasa, 15 Agustus 2023.
Wahyudin menilai, partai berperan penting dalam menentukan presiden. Pasalnya, seluruh partai penyokong capres akan bertanggung jawab pada kualitas calon yang mereka usung.
“Sejatinya waktu pilpres itu negara lagi butuh alat untuk merealisasikan tujuannya. Alat itu kebetulan namanya presiden. Sosok yang nanti menjabat sebagai presiden sesuai UU diajukan oleh partai. Tentunya partai yang bertanggung jawab atas kualitas calon tersebut,” sambung Wahyudin.
Alasan utama PAN putuskan berkoalisi dengan Prabowo
Terkait Presidential Threshold 20 atau PT20, baginya, menjadi alasan utama PAN memutuskan berkoalisi dengan Gerindra. Ia menyebut eksistensi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang kursi di parlemen terbanyak membuat partai banteng itu tidak perlu rumit memikirkan koalisi untuk mengusung bacapresnya.
“Mestinya semua partai bisa mengajukan capres sendiri-sendiri. Cuma karena ada PT20, gak semua partai bisa mengajukan calon. Berangkat dari ini, yang dijadikan PT20 adalah Pemilu 2019. Hanya PDIP yang bisa memperoleh tiket 20 persen PT itu. Makanya di PDIP itu gak ada persoalan dia. PDIP gak perlu koalisi sama siapa pun dia sudah bisa (mengajukan nama bacapresnya),” tegasnya.
Ketidakmampuan partai lain dalam mengusung bacapresnya membuat PAN mau tidak mau harus berkoalisi. Melalui Rakernas, nama Prabowo Subianto beserta Gerindra terpilih oleh DPP PAN untuk mereka dukung di Pilpres 2024.
BACA JUGA: Ketua DPP PAN Sebut Partainya Condong Mendukung Prabowo di Pilpres 2024
Meskipun begitu, Wahyudin berharap masyarakat jangan terpecah hanya karena pilpres mendatang. Terlebih, Wahyudin menganggap Pilpres ini masih sangat awal. Bahkan belum ada nama cawapres pasti yang muncul ke permukaan. Pihaknya juga sedang menunggu nama cawapres pendamping Prabowo mendatang.
“Yang kita tunggu adalah dengan siapakah capres ini akan menggandeng wacapresnya, karena jalan yang sudah finis itu kalau sudah ditentukan capresnya. Kalau mencalonkan harus koalisi dulu baru mencalonkan. PAN memberikan dukungan pada Prabowo,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
