SEMARANG, beritajateng.tv – DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah merespons protes caleg yang gagal dilantik akibat sistem komandante.
Bendahara DPD PDI Perjuangan, Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut seluruh caleg PDI Perjuangan yang berlaga dalam Pileg 2024 telah mengetahui adanya sistem komandante tersebut.
“Sistem komandante stelsel itu berjalan sudah mulai di tingkat ketua cabang untuk sosialisasi tahun 2021. Kemudian untuk tahun 2022, kita juga roadshow semua komandantenya disosialisasi,” ujar Agustina saat beritajateng.tv temui di Hotel Padma, Kota Semarang, Rabu 1 Mei 2024 malam.
Menurut keterangan Agustina, setiap caleg PDIP mendapat waktu 16 hari untuk memahami bagaimana sistem komandante stelsel itu bekerja.
“Ada 16 hari setiap orang memahami sistem. Kalau pada hari ini ada yang mengatakan bahwa tidak paham atau masih protes ya menurut saya, namanya juga usaha ya,“ jelasnya.
BACA JUGA: Dorong Bambang Pacul Maju Pilgub Jateng, Afif: Kami Rindu Gubernur yang Mengayomi
Lebih lanjut, Agustina menegaskan bahwa dalam rapat koordinasi (rakor) terakhir sebelum Pileg 2024 berlangsung, sudah ada penetapan Pileg 2024 di Jateng menggunakan PP 01/23.
“Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua Pemenangan Pemilu dan Wakil Ketua Bidang Organisasi diundang di Jakarta. Di tingkat DPD disampaikan, khusus Jawa Tengah menggunakan PP 01 Tahun 2023, yang isinya adalah komandante stelsel,” tegas Agustina.
Kendati demikian, lanjut Agustina, jika caleg bersangkutan masih akan mengajukan tuntutannya ke KPU, maka mekanisme gugatan itu tertera pada PP 03.
“Kalau mereka masih mau berupaya ke KPU, ke DPP, mekanisme mengenai tata cara gugatan terhadap hasil keputusan partai itu ada di PP 03. Mekanismenya silakan itu ditempuh,” bebernya.
DPD PDIP Jateng buka masukan dan kritikan, hargai keputusan caleg yang akan menggugat
Agustina meyakini setiap caleg PDI Perjuangan yang berlaga dalam Pileg 2024 ini paham betul akan sistem komandante stelsel yang ada di Jawa Tengah.
Ia menegaskan, sistem ini berlaku bagi seluruh caleg PDI Perjuangan di Jawa Tengah.
Bahkan, Agustina mengungkap dalam waktu 16 hari itu, setiap caleg per dapil sudah berdiskusi terkait pemenangan masing-masing berdasarkan sistem komandante stelsel.
“(Seharusnya caleg itu sudah paham?) Iya, karena saya, Pak Manto, Pak Eko ini harus 16 hari di DPD. Kami menghadapi (caleg lain) per dapil, berdiskusi. Satu dapil itu kan isinya tidak banyak orang, paling banyak 8 orang. Kami diskusi sampai 2 jam,” akunya.
BACA JUGA: Bakal Hadapi Gugatan Sengketa PHPU Pileg di 16 Daerah Jawa Tengah, Begini Tanggapan KPU
Dalam diskusi itu, pihaknya menyebut setiap caleg melakukan diskusi dan tanya jawab jika ada yang tak mereka pahami soal sistem komandante stelsel.
“Mereka bertanya ya pada saat itu. Ada yang tidak paham, di ajarin sedikit demi sedikit-sedikit sampai benar, sampai mereka paham,” jelasnya.
Tak ada perubahan sistem komandante stelsel
Lebih lanjut, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah terbuka dengan segala masukan dan kritikan. Namun, Agustina menyebut perubahan terhadap sistem komandante stelsel itu tak dapat terlaksana lagi lantaran SK sudah keluar.
“Tapi untuk proses ke depan, kalau sudah lewat pada saat itu, kritik saya sampaikan pada saat SK nya belum keluar. Karena yang membuat SK juga kita semua. Yang menginisiasi proses, pasal, dan lain-lain kita semua,” paparnya.
Namun, ia tetap menghargai caleg PDI Perjuangan yang mengajukan gugatan lantaran tak terima dengan sistem komandante stelsel tersebut.
“Tetapi mari kita hargai mereka yang hari ini sedang berjuang mengugat. Mereka mungkin merasa kalau ini haknya,” tandas Agustina. (*)
Editor: Farah Nazila
