Dalam pertemuan tersebut, para pedagang pada prinsipnya menyatakan tidak keberatan selama sistem yang digunakan transparan dan mudah diakses.
“Mereka justru sepakat. Selama uangnya jelas masuk ke pemerintah dan kembali ke mereka dalam bentuk fasilitas, tidak ada masalah,” kata Aniceto.
Ia mencontohkan, dengan retribusi yang masuk secara optimal, pemerintah dapat merencanakan perbaikan pasar, pembangunan fasilitas umum, hingga penataan kawasan PKL secara bertahap dan berkelanjutan.
Pada 2025, sektor retribusi di bawah Dinas Perdagangan tercatat menyumbang pendapatan sekitar Rp22,7 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari retribusi pasar.
Dengan penerapan sistem digital secara menyeluruh, Pemkot Semarang optimistis penerimaan daerah akan meningkat signifikan.
“Target kami ke depan Rp100 miliar. Dengan sistem yang rapi dan transparan, target itu sangat realistis,” ujarnya.
Selain digitalisasi pembayaran, Pemkot Semarang juga berkomitmen melakukan penataan PKL agar lebih tertib dan tidak mengganggu fungsi jalan, tanpa menghilangkan mata pencaharian pedagang. Penataan tersebut akan berjalan secara bertahap dengan melibatkan pedagang sebagai mitra.
“Kami tidak ingin mematikan usaha PKL. Justru kami ingin mereka tertata, aman, dan retribusinya jelas,” pungkas Aniceto. (*)
Editor: Elly Amaliyah
