Satpol PP Segel Enam Bangunan di Dua Perumahan Gunungpati Semarang

Petugas Satpol PP menyegel Perumahan Antara Kaina di Gunungpati. /Foto: Ellya.

SEMARANG, 18/11 (BeritaJateng.tv) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang menyegel enam bangunan di dua perumahan yang ada di Kecamatan Gunungpati.

Enam bangunan itu berada di dua lokasi perumahan yaitu di Kelurahan Kalisegoro dan Kelurahan Patemon, Gunungpati, Kota Semarang. Bangunan tersebut disegel karena belum dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dalam penyegelan tak hanya stiker yang dipasang oleh petugas, namun police line juga dibentangkan ke bangunan tak berizin.

Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Kota Semarang, Eustachius Marsudi Wisnugroho Subowo menegaskan, penyegelan merupakan tindak lanjut penyelidikan penyebab banjir yang diinstruksikan oleh Plt Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu beberapa waktu lalu.

Penyegelan dilakukan karena pengembang melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang perizinan bangunan.

Sebelum disegel, pengembang telah diundang untuk klarifikasi izin pembangunan oleh Satpol PP Kota Semarang.

“Setelah perizinan dinyatakan tidak lengkap, maka dilakukan penyegelan sesuai prosedur yang berlaku,” jelasnya di lokasi penyegelan di Kelurahan Patemon, Jumat (18/11/2022) siang.

Wisnugroho mengatakan, segel boleh dilepas setelah pengembang bisa menunjukkan kelengkapan perizinan.

Ia juga berujar, petugas akan terus melakukan pengecekan ke sejumlah titik yang disinyalir tidak memiliki izin pembangunan. Khsususnya di wilayah Kecamatan Gunungpati dan Mijen yang menjadi kawasan resapan.

“Karena di dua kecamatan itu banyak dugaan pembangunan liar yang menjadi penyebab banjir serta longsor,” paparnya.

Diterangkannya tim penyidik Satpol PP masih melakukan penelusuran dan pengecekan pelanggaran izin pembangunan.

Namun tim belum menemukan pelanggaran zona hijau yang dijadikan perumahan. Meski demikian jajaran Satpol PP tidak akan berhenti melakukan penegakan Perda terkait RTRW.

“Kami imbau semua pengembang mematuhi aturan terutama Perda Nomor 5 tahun 2009. Karena jika melakukan pembangunan liar, dampaknya akan panjang dan yang jadi korban adalah warga Kota Semarang,” katanya.

Sementara itu, Heru Prasetyo satu di antara pengembang di wilayah Gunungpati, pasrah saat sejumlah bangunan di perumahan yang ia kelola disegel oleh jajaran Satpol PP.

Ia menerangkan sudah dipanggil dan melakukan klarifikasi di Kantor Satpol PP Kota Semarang beberapa waktu lalu.

Heru mengakui kesalahannya lantaran perizinan untuk pembangunan beberapa unit rumah belum selesai.

“IMB sudah kami daftarkan dan sudah ada nomor agenda namun izin belum keluar. Untuk itu kami akan selesaikan perizinan secepatnya serta mematuhi Perda yang ada,” imbuhnya.

Menurutnya, semua bidang tanah di perumahan yang ia kelola berjumlah 59 kavling. Puluhan kavling tersebut juga sudah didaftarkan Izinnya, namun konsumen yang membeli kavling minta segera dibangun.

Kavling yang tengah dibangun tersebut IMBnya belum keluar dan justru saat ini disegel oleh Satpol PP.

“Di perumahan yang saya kelola ada dua yang disegel. Secepatnya saya akan melakukan komunikasi dengan konsumen, sebagai pengembang saya bertanggung bertanggung jawab atas kesalahan ini,” tambahannya. (Ak/El)

Leave a Reply