“Jika pembayarannya terlambat, penyedia yang memiliki modal tipis bisa terdampak dan terpaksa menghentikan operasional sementara,” ujarnya.
DPRD Kota Semarang, lanjut Sodri, belum menerima laporan formal. Namun ia menduga ada kemungkinan proses administrasi atau komunikasi antara pemerintah pusat, yayasan, dan penyedia yang menyebabkan keterlambatan. Meski begitu, pihak legislatif tetap memantau perkembangan.
“DPRD turut mengawasi, tetapi soal administrasi keuangan berada langsung di tingkat pusat,” tegasnya.
Penghentian sementara sejumlah dapur SPPG ini membuat sebagian orang tua siswa khawatir. Program Makan Bergizi Gratis telah menjadi dukungan penting bagi anak-anak usia sekolah dalam memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Masyarakat berharap pencairan bisa segera dipercepat agar layanan kembali berjalan normal dan tidak mengganggu aktivitas belajar anak-anak. (*)
Editor: Elly Amaliyah
