SEMARANG, beritajateng.tv – Persoalan kekurangan jumlah tenaga pengajar (guru) di Kabupaten Semarang rupanya semakin bertambah kompleks.
Selain guru kelas (reguler), sejumlah sekolah negeri di daerah ini juga mengalami kekurangan tenaga pendidik bagi para siswa inklusi.
Ironisnya, sekolah inklusi merupakan amanat Undang Undang No 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Demikian halnya Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31, yang jelas mengamanatkan kewajiban negara di bidang pendidikan.
Inilah yang menjadi alasan Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang mendesak terpenuhinya tenaga pendidik inklusi.
“Khususnya di sekolah negeri,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Joko Sriyono, di Ungaran, Selasa, 16 September 2025.
Dewan Pendidikan, jelasnya, telah melakukan monitoring di berbagai sekolah negeri di sejumlah wilayah, di Kabupaten Semarang.
Dari kegiatan ini, Dewan Pendidikan memperoleh sejumlah temuan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
BACA JUGA: Pengadaan Televisi Pintar Sekolah, PGRI Jateng Ingatkan Risiko Mark Up Harga
Salah satunya saat monitoring di SDN Susukan 04, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.
Di sekolah yang masih berada di lingkungan ibu kota Kabupaten Semarang ini ada 23 peserta didik inklusi, mulai dari kelas I hingga kelas VI.
“Tetapi sarpras pendukung bagi berjalannya pendidikan inklusi di satuan pendidikan ini, menurut saya, masih sangat kurang,” jelasnya.
Kegiatan belajar mengajar mereka memanfaatkan ruang kepala sekolah yang relatif sempit dan sarprasnya kurang memadai.
Selain itu, proses belajar mengajar para siswa inklusi di SDN Susukan 04 ini hanya diampu oleh seorang tenaga pustakawan. Karena di sekolah ini memang tidak memiliki guru khusus atau guru BK untuk mendampingi anak-anak inklusi.
Mestinya, pembelajaran anak- anak inklusi seharusnya diampu oleh guru yang memiliki kompetensi khusus, yaitu guru BK.
“Manakala di sekolah tidak ada guru BK, tenaga pengampu pembelajaran harus mendapat pembekalan dengan pelatihan khusus,” lanjutnya.
Selain pemenuhan sarpras dan tenaga pendidik, tambah Joko, juga dibutuhkan pendampingan psikolog untuk memberikan treatment.
Sebab para peserta didik inklusi tersebut perlakuannya juga tidak bisa disamakan dengan peserta didik (reguler) yang lain.
Maka Pemkab Semarang memperhatikan anak-anak (peserta didik) inklusi yang berkebutuhan khusus tersebut.
Bupati Semarang bisa mengalokasikan anggaran pada tahun 2026 untuk pembangunan ruang kelas inklusi.
“Termasuk juga pemenuhan tenaga pengajar serta tenaga pendampingan dari psikolog, bagi peserta didik inklusi,” tehas Joko.
Plt Kepala SDN Susukan 04, Agus Wijayanto mengakui keterbatasan sarpras pembelajaran untuk peserta didik inklusi di sekolahnya.
Untuk itu, kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik inklusi di sekolahnya, setiap hari, dibagi dalam dua sesi pembelajaran.
Sesi pertama (pukul 07.00 – 10.00 WIB) ntuk peserta didik inklusi kelas I hingga kelas III. “Setelah itu baru kelas IV – VI,” jelas Agus.
BACA JUGA: Masih Tahap Adaptasi, Sekolah Rakyat Temanggung Bakal Mulai Kegiatan Belajar Awal Oktober 2025
Ia berharap, Pemkab Semarang bisa mewujudkan gedung baru untuk siswa inklusi. Setidaknya dua ruang kelas baru.
Termasuk juga tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi pendidikan inklusi dan pendamping khusus bagi siswa inklusi.
Sebab sekola ini hanya memiliki satu guru pendamping, itu pun bukan guru untuk siswa berkebutuhan khusus.
Melainkan tenaga pustakawan. “Kebetulan yang bersangkutan bersedia kami alihkan menjadi guru inklusi,” jelas Agus. (*)
Editor: Farah Nazila
