SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro mengaku kecewa usai menghadiri dialog bersama Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Simpang Lima, Kota Semarang, Senin, 1 September 2025. Pasalnya, Kapolda Jawa Tengah maupun Pimpinan Polda Jawa Tengah tak hadir dalam kesempatan itu.
Bukan tanpa alasan, Ketua BEM Undip Aufa Atha Ariq Aoraqi mengungkap permintaan mereka kepada pemerintah daerah yang utama ialah membebaskan 7 (tujuh) orang rekan mereka yang masih menjadi tersangka penyerangan pada aksi MayDay pada Mei 2025 kemarin.
“Saya kira kalau untuk tuntutan BEM Semarang Raya cukup banyak. Namun dari Undip sebetulnya sangat menggaungkan untuk membebaskan teman-teman yang tujuh orang masih dalam penahanan sampai saat ini, masih jadi tersangka pasca aksi Mayday kemarin. Hari ini kita mengundang Pak Kapolda untuk hadir, namun tidak hadir,” ujar Ariq.
Ariq pun turut menyinggung janji Gubernur sekaligus Mantan Kapolda Jawa Tengah untuk melakukan Restorative Justice kepada tujuh orang rekan mereka yang polisi tahan. Namun hingga kini, Ariq menyebut janji itu tak kunjung ia terima.
“Kami juga menyampaikan kepada DPRD Jateng [agar] mereka sampaikan kepada Pak Gubernur terkait dengan janji beliau kepada teman-teman yang ada di Undip pada saat itu. Beliau menyampaikan bahwasanya kasus itu sudah di-Restorative Justice, namun sampai detik ini tidak ada kejelasan dari itu,” ujar Ariq.
BACA JUGA: Temui Mahasiswa Semarang, DPRD Jateng Janji Teruskan Permintaan RUU Perampasan Aset ke DPR RI
Jika sepekan setelah pertemuan itu berlangsung tak ada perubahan, maka Ariq tak segan untuk mengajukan undangan pertemuan kepada Ahmad Luthfi.
“Kita menagih janji Pak Gubernur [agar] betul-betul bisa mengimplementasi apa yang kemudian ia janjikan kepada teman-teman, sehingga tidak hanya omong-omong kosong. Kalau tidak ya kita akan membuat undangan terbuka kepada Pak Gubernur untuk kita menagih janji terkait dengan itu,” jelas Ariq.
Pihaknya pun bersama mahasiswa Undip lainnya membenarkan sempat walk out atau pergi sebelum dialog benar-benar rampung. Absennya Kapolda Jawa Tengah menjadi salah satu alasannya.
Tak hanya itu, Ariq merasa jawaban yang pihak DPRD Jawa Tengah berikan juga terlalu normatif.
“Itu salah satunya, tapi kita ngerasa dengan kehadiran DPRD Provinsi ini tadi jawabannya hanya normatif dan itu bukan dari Undip saja, kampus-kampus lain tadi mengatakan juga ke saya,” sambung Ariq.
Meski begitu, Ariq menilai beberapa langkah yang pemerintah pusat maupun DPR RI ambil pasca gelombang aksi mahasiswa di sejumlah daerah sudah sedikit memberi jawaban. Namun, pihaknya menegaskan tuntutan utama BEM Undip tidak berfokus ke nasional, melainkan kasus tujuh rekannya yang masih tersangkut masalah hukum.
“Rasa-rasanya sudah sedikit terpenuhi itu dengan adanya evaluasi dan lain sebagainya, ada yang dinonaktifkan. Tapi tentu kita melihat ke depan, bukan hanya hari ini ya. Jikalau memang ada hal-hal yang kemudian patut kita perhatikan, evaluasi, kita akan penuhi di jalan,” terang Ariq.
BACA JUGA: Aksi Brutal di Kantor DPRD Jawa Tengah, Polisi Tangkap 54 Pelaku Demo Anarkis
Ia mengaku, prioritas mahasiswa Undip hari ini bukan pada isu-isu nasional, melainkan pada keadilan untuk rekan mereka yang dugaan kuat mendapat perlakuan represif aparat saat aksi MayDay.
“Kalau untuk nasional memang kita tidak terlalu fokus. Tapi kita fokus untuk membebaskan teman-teman dan mengusut tuntas kasus-kasus yang mungkin hari ini represif di kasus aparat. Harapannya ya dicoba diperbaiki,” ujarnya.
Ariq juga mengungkap ada tujuh mahasiswa Undip lainnya yang polisi tangkap saat aksi demonstrasi kemarin. Terlebih, kata Ariq, mereka masih wajib lapor dua kali seminggu ke polisi. Ia menilai tidak ada penjelasan jelas mengenai urgensi maupun batas waktu kewajiban itu.
“Ternyata kemarin teman-teman Undip diamankan. Nah, itu wajib lapor Senin-Kamis. Ada tujuh orang dari Undip kemarin. Maksudnya apa urgensinya wajib lapor, dan sampai kapan? Itu tidak ada penjelasannya,” ungkapnya.
Ariq menegaskan, tuntutan dalam pertemuan di Lapangan Simpang Lima kali ini tetap sama. Yakni mendesak pemerintah untuk benar-benar menepati janji pembebasan tujuh rekannya dan mengakhiri kriminalisasi pada mahasiswa. (*)
Editor: Farah Nazila
