Budhi menegaskan, PKS Jawa Tengah akan menyertai gerakan budaya yang telah mengakar di masyarakat.
“PKS akan hadir di masyarakat lebih peduli, merakyat, dan membersamai gerakan kebudayaan yang ada di masyarakat. Kepribadian kami tidak akan bisa tercabut dari budaya yang tumbuh dari waktu ke waktu, membersamai hadirnya martabat kemanusiaan,” jelas dia.
Kendati hadir dengan branding baru yang lebih berbudaya, Budhi menegaskan nilai-nilai keislaman PKS tak akan pudar.
“Kami yakin hadir bukan sebagai tamu di Jateng, tapi kami adalah anak negeri, bangsa, dan kami adalah wong Jateng yang di-shibghah atau dipenuhi dengan nilai-nilai keislaman, yang tidak akan pernah memberangus atau mematikan budaya yang ada,“ pungkas Budhi.
Kawal kepemimpinan Luthfi-Yasin, PKS soroti angka pengangguran di Jateng masih tinggi
Tak hanya soal pembaruan kepengurusan, Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Hadi Santoso, juga menegaskan komitmen PKS Jateng untuk tetap mengawal pemerintahan provinsi.
Hadi menyebut PKS menjadi bagian penting dari proses kemenangan Ahmad Luthfi-Gus Yasin di Pilgub Jateng 2024 lalu. Ia menilai dalam enam bulan kepemimpinan, sejumlah kebijakan gubernur sudah menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
“Banyak kebijakan-kebijakan Pak Gubernur yang sudah memberikan keberpihakan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan penurunan tarif BRT Rp1.000 untuk pensiunan dan pelajar, 17 ribu RTLH yang sudah terimplementasi, hingga perbaikan lebih dari 75 ruas jalan di Jawa Tengah.
Program Koperasi Desa Merah Putih dan MBG yang ia sebut meraih capaian tertinggi di Indonesia juga menjadi indikator keberpihakan gubernur.
BACA JUGA: Susul PKB dan Golkar, Sebagian Kader PKS Cilacap Deklarasi Dukung Awaluddin-Vicky Shu
Meski begitu, Hadi menegaskan PKS tetap bersikap kritis. Menurutnya, angka pengangguran di Jawa Tengah masih cukup tinggi dan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah provinsi.
“Terkait dengan angka pengangguran masih cukup tinggi bagi ukuran di Jawa,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan PHK massal dan menilai UMKM harus menjadi solusi utama.
