SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah, Hadi Santoso, menyebut kehadiran pengurus baru adalah bentuk regenerasi partainya.
Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS resmi menetapkan Hadi Santoso sebagai Ketua DPW PKS Jawa Tengah (Jateng) periode 2025-2030. Pengumuman itu tersiar di Jakarta pada Kamis, 24 Juli 2025.
Di sela-sela Musyawarah Wilayah VI DPW PKS Jawa Tengah yang berlangsung di Hotel Patra, Kota Semarang, Minggu, 24 Agustus 2025, Hadi berharap regenerasi itu tak sekadar pergantian pengurus semata, namun menghadirkan semangat pemuda di partainya.
“Harapan kami, kami hadir sebagai pengurus yang baru karena proses regenerasi adalah sebuah keniscayaan. Tentu kalau lihat wajah-wajahnya, mudah-mudahan benar-benar regenerasi, bukan hanya pergantian tetapi ada unsur kemudaan,” ujar Hadi.
Hadi menuturkan, agenda internal partai pun sudah disiapkan usai pelantikan pengurus baru. “Agenda internal insyaallah pasca ini nanti kami musyawarah daerah serentak di Jawa Tengah,” terang Hadi.
Arti blangkon yang para pengurus PKS Jateng pakai
Menariknya, kepengurusan baru DPW PKS Jawa Tengah hadir dengan gaya yang baru, yakni mengenakan blangkon.
Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) DPW PKS Jawa Tengah, Budhi Hartanto, menyebut blangkon yang kepengurusan baru pakai sebagai tanda bahwa gerakan partainya tak akan meninggalkan budaya asli Jawa Tengah.
“Kalau panjenengan lihat, kami sekarang semuanya memakai blangkon. Ini sebagai simbol bahwa PKS Jawa Tengah ke depan, kami akan membersamai agar gerakan masyarakat tidak meninggalkan budaya dan warisan para leluhur kita,” jelas Budhi.
Tak hanya itu, kata Budhi, serah terima kepemimpinan juga disimbolkan dengan pemberian tombak “Nogo Penganten“.
“Tombak Nogo Penganten, pamornya Wengkon Isen. Jadi itu menyimbolkan ke depan PKS akan semakin nunggak semi, apa-apa yang baik di masa lalu akan kami kembangkan ke depan,” sambung Budhi.
BACA JUGA: PKS All-Out Dukung Yoyok-Joss di Pilwalkot 2024 Lewat Jaringan Relawan Dewan se-Kota Semarang
Budhi menegaskan, PKS Jawa Tengah akan menyertai gerakan budaya yang telah mengakar di masyarakat.
“PKS akan hadir di masyarakat lebih peduli, merakyat, dan membersamai gerakan kebudayaan yang ada di masyarakat. Kepribadian kami tidak akan bisa tercabut dari budaya yang tumbuh dari waktu ke waktu, membersamai hadirnya martabat kemanusiaan,” jelas dia.
Kendati hadir dengan branding baru yang lebih berbudaya, Budhi menegaskan nilai-nilai keislaman PKS tak akan pudar.
“Kami yakin hadir bukan sebagai tamu di Jateng, tapi kami adalah anak negeri, bangsa, dan kami adalah wong Jateng yang di-shibghah atau dipenuhi dengan nilai-nilai keislaman, yang tidak akan pernah memberangus atau mematikan budaya yang ada,“ pungkas Budhi.
Kawal kepemimpinan Luthfi-Yasin, PKS soroti angka pengangguran di Jateng masih tinggi
Tak hanya soal pembaruan kepengurusan, Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Hadi Santoso, juga menegaskan komitmen PKS Jateng untuk tetap mengawal pemerintahan provinsi.
Hadi menyebut PKS menjadi bagian penting dari proses kemenangan Ahmad Luthfi-Gus Yasin di Pilgub Jateng 2024 lalu. Ia menilai dalam enam bulan kepemimpinan, sejumlah kebijakan gubernur sudah menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
“Banyak kebijakan-kebijakan Pak Gubernur yang sudah memberikan keberpihakan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan penurunan tarif BRT Rp1.000 untuk pensiunan dan pelajar, 17 ribu RTLH yang sudah terimplementasi, hingga perbaikan lebih dari 75 ruas jalan di Jawa Tengah.
Program Koperasi Desa Merah Putih dan MBG yang ia sebut meraih capaian tertinggi di Indonesia juga menjadi indikator keberpihakan gubernur.
BACA JUGA: Susul PKB dan Golkar, Sebagian Kader PKS Cilacap Deklarasi Dukung Awaluddin-Vicky Shu
Meski begitu, Hadi menegaskan PKS tetap bersikap kritis. Menurutnya, angka pengangguran di Jawa Tengah masih cukup tinggi dan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah provinsi.
“Terkait dengan angka pengangguran masih cukup tinggi bagi ukuran di Jawa,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan PHK massal dan menilai UMKM harus menjadi solusi utama.
“Kita terus akan mengawal mendorong kepada Pak Lutfi untuk program-programnya mengarah kepada penyelesaian pengangguran. PHK yang cukup masif di Jawa Tengah sehingga pendekatan UMKM sebagai solusi ini terus kami dorong,” sambungnya.
Arahan serupa juga ia tekankan kepada fraksi PKS di DPRD Provinsi agar tetap kritis dalam pembahasan kebijakan publik.
“Kami memerintahkan fraksi DPRD provinsi untuk tetap kritis dalam pembahasan-pembahasan terkait dengan keberpihakan terhadap masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
