SEMARANG, beritajateng.tv – Bupati Pati nonaktif Sudewo menyinggung hubungannya dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra yang kini memimpin pemerintahan daerah. Hal tersebut Sudewo ungkap usai sidang pemeriksaan saksi terkait kasus dugaan korupsi DJKA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Semarang pada Senin, 6 Juli 2026.
Sudewo menuding Plt Bupati Pati, yang saat ini Wakil Bupati Pati jabat, selama ini kerap menyampaikan pernyataan yang menurutnya tidak benar mengenai hubungan kerja keduanya saat masih menjabat sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
“Plt Bupati, Wakil Bupati itu selalu fitnah saya. Bahkan menghadap Pak Jokowi, mantan presiden, mengatakan bahwa dia itu tidak saya beri peran, selalu saya tinggal,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Sudewo, tuduhan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ia mengklaim selalu melibatkan wakilnya dalam setiap rapat maupun kegiatan pemerintahan.
“Ketemu siapa saja pejabat di pusat, di provinsi. Ketemu orang Pati, dia selalu mengatakan itu tidak saya libatkan, tidak saya perankan. Fitnah besar, sama sekali tidak,” katanya.
Klaim Selalu Libatkan Wakil Bupati
Sudewo mengatakan selama memimpin Kabupaten Pati, ia rutin mengajak wakil bupati mengikuti rapat dan selalu memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat.
“Rapat pasti selalu saya ikutkan dan setiap rapat pasti saya beri kesempatan untuk berbicara. Tapi dia tidak mau ambil bicara, dia diam,” ucapnya.
BACA JUGA: Sidang Pemeriksaan Saksi Dugaan Kasus Korupsi DJKA Sudewo, Jaksa Tanyakan Aliran Dana Rp721,5 Juta
Ia bahkan menuding wakilnya lebih fokus menjatuhkannya daripada menjalankan pemerintahan.
“Yang saya tahu, dia itu fokus berpikirnya hanya bagaimana menjatuhkan saya. Nanti ada bukti-bukti yang kuat bahwa dia berupaya untuk menjatuhkan saya,” katanya.
Sebut Wakil Bupati Terpilih Tanpa Mengeluarkan Biaya
Dalam kesempatan itu, Sudewo juga mengungkap proses penunjukan wakilnya saat Pilkada. Ia menyebut keputusan memilih pasangan tersebut terlaksana beberapa hari menjelang pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
