BACA JUGA: Daftar SMA/SMK Swasta Gratis di Kota dan Kabupaten Semarang, Bantuan Rp2 Juta per Siswa
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, mengatakan langkah yang Pemprov Jateng ambil selaras dengan dengan pemerintah pusat yang sedang menyiapkan Sekolah Rakyat.
“Hari ini Pemprov Jateng sudah mulai dulu. Ini bisa menjadi percontohan. Nanti tinggal kita atur secara fiskal dan lain sebagainya,” katanya.
Ia juga berharap, setiap tahun akan ada penambahan daya tampung melalui kemitraan tersebut, sehingga seluruh anak-anak di Jawa Tengah bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Tentu saja dengan melibatkan lebih banyak sekolah swasta.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, program kemitraan ini menjadi satu-satunya dan pertama di Indonesia. Daya tampung program sekolah kemitraan sendiri mencapai 5.040 murid untuk tahun 2025 ini.
“Masing-masing sekolah yang bermitra tadi, MoU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Untuk masing-masing sekolah itu satu rombongan belajar atau sekitar 36 siswa,” kata Sadimin.
Program ini juga salah satu upaya untuk menggerus angka putus sekolah (ATS) di wilayahnya. Sebab, jumlah ATS untuk jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) masih ribuan.
Upaya Pemprov Jateng lainnya dalam bidang pendidikan
Selain sekolah kemitraan, upaya lain untuk menggerus ATS yang sudah berjalan ialah mengalokasikan kuota ATS sebesar 3% pada jalur afirmasi untuk jenjang SMA/SMK Negeri pada SPMB 2025, layanan pendidikan gratis sampai lulus pada 3 SMK Boarding Jateng (Pati/Purbalingga/Kota Semarang) dan 15 SMK Semi Boarding, serta beasiswa siswa miskin.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menandaskan, pendidikan merupakan investasi berharga di masa depan. Maka, pihaknya berupaya keras agar anak usia sekolah harus bersekolah.
“Ini gratis bagi siswa miskin di sekolah swasta yang tertunjuk. Pemprov telah mengalokasikan Rp2 juta per siswa,” kata Luthfi
Meski gratis, Pemprov Jateng tak asal-asalan menunjuk sekolah dalam program ini; SMA/SMK swasta harus terakreditasi minimal B, memiliki ketercukupan sarana dan prasarana pembelajaran.
