SEMARANG, beritajateng.tv – Dalam 100 hari kinerja Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, salah satu terobosan kebijakan yang warga sambut antusias yakni program kemitraan dengan SMA-SMK swasta.
Melalui program itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka lebar akses pendidikan gratis bagi siswa miskin di wilayahnya.
Setidaknya ada 139 sekolah swasta yang bermitra untuk menambah daya tampung peserta didik melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Terdiri atas 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta di seluruh Jawa Tengah.
Program ini bertujuan memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi miskin. Selain itu, juga untuk menggerus angka putus sekolah di Jawa Tengah.
Pasalnya, program ini menawarkan pendidikan gratis bagi siswa miskin untuk sekolah swasta yang bermitra. Pemprov telah mengalokasikan anggaran Rp2 juta per siswa per tahun.
Tak pelak, program sekolah kemitraan ini disambut positif oleh sejumlah sekolah swasta maupun para stakeholder terkait.
BACA JUGA: Daftar SMA/SMK Swasta Gratis di Kendal dan Batang, Tanpa Biaya Bagi Siswa Kurang Mampu
Sambutan positif sekoah swasta atas program sekolah gratis Pemprov Jateng
Kepala Sekolah SMK Widyaanggala Purbalingga, Darimin, menyampaikan sekolahnya digandeng untuk menyelenggarakan program sekolah kemitraan
Ia mendukung penuh upaya Pemprov Jateng dalam membuka layanan pendidikan seluas-luasnya.
Ia mengaku sudah mulai bergerak untuk menyosialisasikan program ini, di desa-desa yang berdekatan dengan lokasi sekolahnya.
“Kami sudah bergerak berkomunikasi dengan perangkat desa, dan kami akan turun langsung ke desa-desa untuk menyosialisasikan program ini,” tuturnya, Rabu, 28 Mei 2025.
Setidaknya ada enam desa yang akan didatangi, yakni Desa Babagan, Desa Selabaya, Desa Kalimanah Wetan, Desa Kalimanah Kulon, Desa Kelapa Sawit, dan Desa Kalikabong.
Darimin membeberkan, pihak pemerintah desa pun menyambut baik program sekolah kemitraan. Program kemitraan dinilai sangat membantu anak-anak putus sekolah dan tidak mampu dalam melanjutkan sekolah.
BACA JUGA: Daftar SMA/SMK Swasta Gratis di Kota dan Kabupaten Semarang, Bantuan Rp2 Juta per Siswa
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, mengatakan langkah yang Pemprov Jateng ambil selaras dengan dengan pemerintah pusat yang sedang menyiapkan Sekolah Rakyat.
“Hari ini Pemprov Jateng sudah mulai dulu. Ini bisa menjadi percontohan. Nanti tinggal kita atur secara fiskal dan lain sebagainya,” katanya.
Ia juga berharap, setiap tahun akan ada penambahan daya tampung melalui kemitraan tersebut, sehingga seluruh anak-anak di Jawa Tengah bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Tentu saja dengan melibatkan lebih banyak sekolah swasta.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, program kemitraan ini menjadi satu-satunya dan pertama di Indonesia. Daya tampung program sekolah kemitraan sendiri mencapai 5.040 murid untuk tahun 2025 ini.
“Masing-masing sekolah yang bermitra tadi, MoU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Untuk masing-masing sekolah itu satu rombongan belajar atau sekitar 36 siswa,” kata Sadimin.
Program ini juga salah satu upaya untuk menggerus angka putus sekolah (ATS) di wilayahnya. Sebab, jumlah ATS untuk jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) masih ribuan.
Upaya Pemprov Jateng lainnya dalam bidang pendidikan
Selain sekolah kemitraan, upaya lain untuk menggerus ATS yang sudah berjalan ialah mengalokasikan kuota ATS sebesar 3% pada jalur afirmasi untuk jenjang SMA/SMK Negeri pada SPMB 2025, layanan pendidikan gratis sampai lulus pada 3 SMK Boarding Jateng (Pati/Purbalingga/Kota Semarang) dan 15 SMK Semi Boarding, serta beasiswa siswa miskin.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menandaskan, pendidikan merupakan investasi berharga di masa depan. Maka, pihaknya berupaya keras agar anak usia sekolah harus bersekolah.
“Ini gratis bagi siswa miskin di sekolah swasta yang tertunjuk. Pemprov telah mengalokasikan Rp2 juta per siswa,” kata Luthfi
Meski gratis, Pemprov Jateng tak asal-asalan menunjuk sekolah dalam program ini; SMA/SMK swasta harus terakreditasi minimal B, memiliki ketercukupan sarana dan prasarana pembelajaran.
Selanjutnya, memiliki rasio ketercukupan guru dan tenaga kependidikan, serta kesanggupan tidak melakukan pungutan pembiayaan pendidikan bagi murid peserta program kemitraan.
“Ini yang pertama di Indonesia sekaligus menunaikan janji politik kami. Memberikan akses pendidikan bagi siswa miskin,” tegasnya.
Gebrakan lain di bidang pendidikan di 100 hari kinerja Luthfi–Yasin adalah menyediakan Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga (SMANKO) Jateng, yang berlokasi di Kawasan Olahraga Jatidiri, Kota Semarang.
SMANKO Jateng merupakan sekolah khusus atlet yang terintegrasi dengan pendidikan formal. Siswa yang masuk merupakan atlet-atlet berprestasi olahraga dan tergabung di Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP) Jateng.
Atlet potensial yang masuk SMANKO, tidak hanya mendapat gemblengan dari sisi prestasi olahraga, tetapi juga mendapatkan pendidikan formal. “Ini kita lakukan dengan anggaran APBD dan APBN,” tutur Luthfi.
SMANKO Jateng akan menjadi andalan Provinsi Jawa Tengah dalam mencetak atlet berprestasi. Sekolah ini menunjang peningkatan prestasi olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
