SEMARANG, beritajateng.tv – Pengamat politik sesalkan pimpinan DPR RI yang tak kunjung menemui massa demonstrasi. Apalagi, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial saja.
Pengamat Politik Universitas Katolik Soegijapranata (Unika), Andreas Pandiangan, menyesalkan respons anggota dewan yang meminta maaf melalui media sosial mereka. Ia menyebut anggota dewan keliru jika membayangkan massa unjuk rasa selalu “beringas”.
“Saya menyesalkan mereka (anggota dewan), mengapa sih tidak menerima mereka (demonstran) saja? Apa sih susahnya? Terbukti kemarin kita lihat sendiri kan ketika massa diterima di Polda Metro, bisa duduk bareng, ada dialog. Jadi bayangan bahwa massa itu selalu beringas itu keliru kan?” ujar Andreas via panggilan WhatsApp, Rabu, 3 September 2025.
Dalam hematnya, tak cukup jika anggota maupun pimpinan DPR RI hanya merespons tuntutan demonstran melalui media sosial.
BACA JUGA: Sempat Walk Out, BEM Undip Akui Kecewa dengan Dialog DPRD Jateng, Ini Alasannya
Ia menyebut, turunnya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjumpai massa menjadi contoh baik seorang pemimpin.
“Kalau untuk DPR, kenapa sih harus susah banget itu loh? Saya rasa enggak cukup Ketua DPR hanya membuat pernyataan melalui media sosial. Kenapa sih tidak menerima mereka? Kemarin kan ada contoh baik dengan Gubernur Sri Sultan, didatangi, selesai, kan?” terangnya.
Justru, kata Andreas, amarah massa aksi terus membara jika legislatif tak kunjung menjumpai dan menerima tuntutan mereka.
“Massa itu kan juga manusia, tidak akan marah lah. Mereka akan marah kalau memang diabaikan. Yang selalu kita lihat itu adalah orang [demonstran] marah lalu ada perusakan, bukan apa penyebabnya. Harusnya lihat mengapa massa aksi marah, ini yang menurut saya DPR itu sudah sangat abai lah,” tegas dia.
Demonstrasi terus berlangsung, Andreas anggap cerminan krisis kepercayaan diri masyarakat terhadap negara
Andreas menyoroti unjuk rasa kali ini. Pasalnya, demonstrasi terus berlangsung dan berlarut. Menurutnya, tak pernah terjadi demonstrasi seperti ini dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
“Ini sebetulnya krisis, kita sudah krisis. Jadi negara tidak hadir. Ini kan bentuk bagaimana negara tidak mampu mengelola ya, termasuk juga aparat keamanannya. Tidak mampu untuk mengelola bagaimana terjadi satu krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap negara. Apa sih susahnya mereka turun para pemimpin itu seperti yang Sultan lakukan?” tegasnya.
Terlebih, kata dia, ada beberapa tuntutan dari massa aksi yang sebenarnya bisa pemerintah maupun aparat wujudkan tanpa proses panjang. Salah satunya adalah membebaskan beberapa demonstran yang tertangkap.
“Sebetulnya kan tuntutan itu ada beberapa yang bisa eksekusi langsung. Umpamanya seperti tuntutan untuk yang ditahan itu dilepas. Kenapa sih harus berlarut-larut ada prosesnya? Sudah, lepas saja semua,” sambungnya.
BACA JUGA: Temui Mahasiswa Semarang, DPRD Jateng Janji Teruskan Permintaan RUU Perampasan Aset ke DPR RI
Tunjangan DPR RI tak masuk akal di tengah masyarakat yang hidup serba sulit
Lebih lanjut, Andreas juga mengkritik besaran tunjangan DPR RI. Ia menyebut hal itu tidak pantas di tengah situasi masyarakat yang sedang kesulitan.
“Menurut saya sangat tidak pantas dan layak. Kondisi ekonomi tidak baik-baik saja, harga naik di mana-mana, masyarakat terbebani pajak, lapangan kerja juga sulit. Jadi mestinya DPR tidak menaikkan apa pun tunjangannya,” beber dia.
Ia menilai, justru yang ideal adalah DPR RI mengurangi tunjangan mereka sebagai bentuk empati terhadap masyarakat.
“Sebagian besar yang demo itu masyarakat miskin, kelompok marginal. Jadi kalau DPR peduli, mestinya malah mengurangi tunjangan. Jangan akal-akalan dengan penjelasan hanya naik sebulan atau setahun, itu mengada-ada,” pungkas Andreas. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
