JAKARTA, beritajateng.tv – Pemerintah bersiap mengumumkan kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Keputusan ini kini tinggal menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan kebijakan tersebut diumumkan sebelum April 2026.
“Nanti segera, sebelum April,” ujar Airlangga usai di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 27 Maret 2026.
Airlangga menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan skema WFH satu hari dalam sepekan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK.
Sementara itu, untuk sektor swasta, kebijakan WFH hanya bersifat imbauan, bukan kewajiban.
BACA JUGA: Tolak Rencana WFH-WFA, Apindo Jateng Khawatir Produksi Industri Terganggu
Meski sudah ada perancangannya, Airlangga belum memastikan tanggal resmi pengumuman karena kebijakan tersebut masih akan di laporkan langsung kepada Presiden pada hari yang sama.
Kebijakan WFH ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi mobilitas harian masyarakat, yang selama ini berkontribusi besar terhadap konsumsi BBM.
Dengan berkurangnya aktivitas perjalanan ke kantor, harapannya penggunaan bahan bakar dapat di tekan secara signifikan.
Dampak Ekonomi Ternilai Positif
Sinyal penerapan WFH juga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sampaikan. Ia menilai kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penghematan energi, tetapi juga berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi.
Menurutnya, peningkatan aktivitas bisnis dapat terjadi karena masyarakat memiliki fleksibilitas lebih dalam bekerja dan berbelanja.
“Hemat saya mungkin enggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak hanya melihat aspek penghematan BBM, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap produktivitas dan penerimaan pajak negara.
BACA JUGA: ASN Pemprov Jateng Belum WFH, Ahmad Luthfi: Apel Tadi yang Datang Lengkap, Soal Energi Sudah Hemat
Saat ini, pemerintah masih mengkaji kebijakan WFH secara menyeluruh sebelum diumumkan secara resmi. Jika Presiden setujui, kebijakan ini berpotensi segera diterapkan dalam waktu dekat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan pertumbuhan ekonomi nasional. (*)
Editor: Farah Nazila
