SEMARANG, beritajateng.tv – Rencana pemerintah menerapkan skema work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA) sebagai upaya efisiensi energi mulai menuai penolakan dari kalangan industri. Di Jawa Tengah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan tersebut tidak relevan untuk sektor manufaktur yang bergantung pada kehadiran tenaga kerja di pabrik.
Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi, menegaskan pihaknya keberatan jika kebijakan tersebut diterapkan secara luas ke sektor swasta, khususnya industri produksi.
“Kalau pegawai negeri bisa-bisa saja. Kalau kami? Terus terang keberatan. Lagian produksi mau kerja dari rumah itu gimana coba,” kata Frans saat dikonfirmasi pada Jumat, 27 Maret 2026.
Menurut Frans, karakter kerja di sektor industri sangat berbeda dengan sektor pemerintahan. Proses produksi membutuhkan kehadiran fisik pekerja agar operasional pabrik tetap berjalan dan target produksi tercapai.
BACA JUGA: Sentil Rencana Apindo Gugat UMP Jateng ke PTUN, Serikat Buruh: Upah 2026 Saja Jauh dari Hidup Layak
Ia mengakui bahwa sebagian kecil pekerjaan seperti administrasi memungkinkan berlangsung secara fleksibel. Namun, penerapan WFA secara umum dinilai tidak efektif dan justru berisiko menurunkan produktivitas industri.
“Tenaga administrasi sebenarnya juga tidak terlalu banyak. Intinya tidak efisien kerja dari rumah, bicaranya mudah, praktiknya sulit, bisa menghambat produktivitas,” nilainya.
Frans menekankan bahwa aktivitas produksi tidak boleh terhenti karena berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan bisnis. Ketersediaan stok barang di pasar juga menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing perusahaan.
“Pabrik itu jangan sampai berhenti. Kalau berhenti, kita rugi, pasar kita bisa hilang karena stok enggak ada. Jadi berhenti itu paling pas pemeliharaan,” jelasnya.
Ia juga membandingkan kondisi saat pandemi Covid-19 dengan situasi saat ini. Menurutnya, penerapan WFH kala itu merupakan langkah darurat untuk menekan penyebaran virus, bukan kebijakan efisiensi seperti yang sedang dalam proses pengkajian sekarang.
“Covid dulu ya memang kita tidak bisa berbuat apa-apa karena takut penyebaran penyakit dan lain sebagainya. Tapi kalau pemerintah mewajibkan begitu sekarang, kita berkeberatan,” tegasnya.
