SEMARANG, beritajateng.tv – Beberapa hari setelah pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Provinsi Jateng, Bacaleg perempuan menjadi sorotan. Komisioner KPU Jateng Putnawati menuturkan adanya kesulitan partai politik saat mencari bacaleg perempuan.
“Partai politik tergopoh-gopoh mencari kader perempuan, kami di KPU berusaha biar ini MS (Memenuhi Syarat) itu bagaimana. Pernah ada kejadian sembarang perempuan dijalukke (dimintai) fotokopi KTP untuk memenuhi minimal 30 persen. Kata mereka, ‘Saya gak tahu, katanya mau dikasih bantuan’, ternyata untuk nyaleg,” ucap Putnawati saat memberikan materi di Seminar Pendidikan Politik bertajuk “Pengembangan Literasi Politik Melalui Forum Perempuan” di Gets Hotel, Kota Semarang, Selasa, 22 Agustus 2023.
Tak ingin kejadian itu terulang, Putnawati bersama jajarannya di KPU Jateng terus menggelorakan pentingnya peran perempuan dalam dunia politik, khususnya pada momentum Pemilu 2024 mendatang.
KPU Jateng ungkap kesulitan partai politik terkait partisipasi perempuan
Mengenai kesulitan selama proses penetapan DCS, Putnawati mengungkap beberapa kesulitan, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi perempuan.
“Untuk DCS kebetulan sudah kita umumkan dan persentase secara akumulatif di atas 30 persen semua dari 18 parpol. Alhamdullilah seperti itu. Prosesnya mungkin (ada kesulitan) iya, karena beberapa parpol ini juga mulai mengalami kesulitan untuk mencari kader-kader perempuan. Namun Alhamdullilah sampai di detik ini keterwakilan 30 persen perempuan terpenuhi,” ucapnya.
Menurutnya, dinamika Pemilu 2024 ini begitu luar biasa. Musababnya, sebanyak 18 partai politik ikut dalam kontestasi lima tahunan kali ini. Meskipun begitu, dinamika ini juga menimbulkan tantangan tersendiri.
BACA JUGA: Menelisik Polemik Keterwakilan Perempuan dalam Politik 30 Persen, Ini Kata KPU dan Politisi
“Karena ini serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti 2019 kemarin yang menonjol itu seakan-akan hanya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden saja. Pemilu DPRD, DPD, dan DPR tenggelam terkait hoaks, politik identitas, ini seluruhnya diarahkan kepada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,” bebernya.
Ia berpesan agar perempuan turut terlibat aktif dalam momentum Pemilu 2024 ini, tak semata-mata sebagai penyumbang suara maupun pelengkap Bacaleg parpol saja.
“Jadi keterlibatan perempuan ini sangat penting, maka Pemilu 2024 ini harus jadi Pemilu yang inklusif. Perlu melibatkan perempuan dan perempuan harus punya peran penting di dalam setiap penyelenggaraan Pemilu,” terangnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
