SEMARANG, beritajateng.tv – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG), Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibangun di Jateng tidak boleh berada di tanah yang bermasalah.
Hal itu terungkap oleh Dadang usai menghadiri Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Kamis, 31 Juli 2025.
Dadang menambahkan, TNI dan polisi akan dilibatkan dalam pembangunan maupun operasional SPPG di Jawa Tengah.
BACA JUGA: 322 SPPG untuk MBG di Jateng Sudah Jalan, Ahmad Luthfi: Akan Tambah, Jepara Terbanyak
“Ada rencana keterlibatan langsung dari TNI dan polisi untuk mempercepat program yang ada sekarang. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka akan menyiapkan lahan yang akan dibangun [untuk] MBG sebanyak 1.542,” jelas Dadang.
Dadang menyebut, SPPG yang tak boleh dibangun di tanah yang bermasalah merupakan arahan langsung dari Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu).
“Memang ada beberapa kendala, karena dari Kemenkeu pengin bahwa kondisi tanah yang akan kita bangun ini harus clear dan clean. Dalam artian bahwa itu memang tidak ada tanah bermasalah, karena ini berkaitan dengan penggunaan anggaran negara,” tegas Dadang.
Dadang minta SPPG di Jateng jangkau daerah terpencil seperti Karimunjawa
Selain itu, Dadang menegaskan pembangunan SPPG di Jawa Tengah bisa menyasar lokasi yang sulit dijangkau atau terpencil.
“Kedua, kami harapkan bahwa tanah-tanah itu memang tanah-tanah yang di lokasi yang sulit. Yang sulit dalam hal ini langsung menyentuh pada masyarakat bawah,” jelas dia.
Dadang mencontohkan Karimunjawa yang berlokasi di Kabupaten Jepara. Dadang ingin SPPG bisa menjangkau daerah terpencil di Jawa Tengah sebagai bentuk kehadiran negara.
“Mungkin di tempat yang terpencil ya, ekonomi masyarakat kurang, ada banyak kasus stunting. Seperti penyampaian tadi itu Jepara, ada Karimunjawa. Itu semuanya akan kami tindaklanjuti. Ini menunjukkan bahwa negara hadir ya,” tegas Dadang.
BACA JUGA: Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Polres Blora Siapkan Lahan untuk Dapur SPPG
Benarkan ada oknum yayasan yang curangi MBG di Jateng, Dadang enggan sebut lokasinya
Tak hanya pemerintah, Dadang pun membuka pintu seluas-luasnya bagi yayasan atau swasta yang ingin menjadi mitra SPPG di Jawa Tengah.
“Kalau untuk kemitraan yang lain mandiri, monggo, silakan. Mereka mau di mana, punya tanah di mana, silakan. Yang penting sesuai dengan standar dan aturan kami. Intinya uang yang digelontorkan ini benar-benar diperuntukkan sesuai dengan anggaran yang sudah dibutuhkan,” jelas Dadang.
Lebih lanjut, Dadang merespons soal oknum yayasan yang berlaku curang dalam program MBG di Jawa Tengah. Dadang pun tak menampik adanya oknum semacam itu.
BACA JUGA: Cak Imin Ingin Bangun 1.000 Dapur MBG Pesantren, Sekda Sumarno Ungkap Tantangan SPPG di Jateng
Dadang menjabarkan, oknum yayasan tersebut ingin memanfaatkan program MBG semata untuk kepentingan pribadi.
“Ya, ada lah. Pokoknya kan tadi saya sampaikan ada, namanya oknum itu ada ya. Pengin memanfaatkan program yang sangat bagus ini untuk kepentingannya. Tadi langsung wakil bupati menyampaikan kalau itu memang terjadi. Kita enggak bisa pungkiri tetapi rata-rata banyak yang bagus,” jawab Dadang.
Kendati begitu, Dadang enggan mengungkap di mana oknum yayasan tersebut beraksi. “Ada lah, sudah ya,” pungkas Dadang. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
