SEMARANG, beritajateng.tv – Di balik kasus HIV di Kota Semarang, ada upaya senyap namun intensif yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Semarang.
Melalui pendekatan akar rumput yang sangat personal, PKBI mengisi celah yang belum bisa pemerintah jangkau, khususnya di kelompok rentan dan populasi kunci.
Direktur Program PKBI Kota Semarang, M. Afifunnaim, menyatakan bahwa hingga hari ini HIV masih menjadi isu pelik yang tak bisa tertangani hanya dengan pendekatan struktural
“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Banyak kelompok rentan yang hanya bisa dijangkau oleh masyarakat sipil karena stigma dan posisi mereka yang tersembunyi,” ujarnya dalam wawancara bersama beritajateng.tv via panggilan WhatsApp pada Sabtu, 2 Agustus 2025 malam.
BACA JUGA: Catat 127 Kasus, KPA Kabupaten Semarang Temukan 18 Anak Pengidap HIV/AIDS
Salah satu pendekatan inovatif yang PKBI lakukan ialah layanan extra time, yaitu tes HIV di malam hari, Senin hingga Jumat, bekerja sama dengan puskesmas dan Dinas Kesehatan.
“Kami buka layanan dari selepas magrib sampai pukul 20.30. Ini menyasar kelompok yang tidak bisa atau enggan datang pagi karena alasan sosial atau pekerjaan,” jelas Afif.
Tak hanya itu, PKBI juga memfasilitasi skrining HIV mandiri dengan alat tes oral berbasis mukosa. Alat ini Kementerian Kesehatan berikan langsung dan membantu mereka yang tak ingin atau belum siap tampil di layanan publik.
“Ini untuk mereka yang masih hidden, belum mau terbuka. Kami bantu tesnya, dan kalau reaktif, langsung kami koneksikan ke layanan untuk konfirmasi dan pengobatan,” lanjutnya.
Populasi kunci dan jejak kota yang terabaikan
Afif juga menyebutkan sejumlah populasi kunci yakni, transgender, pekerja seks, pengguna narkoba suntik, serta lelaki seks dengan lelaki, yang paling tinggi tingkat temuan kasus HIV-nya
“Populasi kunci ini tidak bisa disasar dengan pendekatan formal. Kami harus masuk lewat jembatan, lorong, hingga aplikasi sosial tempat mereka berinteraksi,” jelasnya.
Wilayah dengan temuan tertinggi, Afif melanjutkan, di Semarang memiliki beberapa titik yang tidak asing bagi banyak warga.
BACA JUGA: Dewi Ratnasari Terpilih Jadi Ketum IDI Cabang Blora, Soroti Maraknya Kasus HIV/AIDS
“Semarang Utara, Semarang Barat, dan Tembalang adalah tiga besar dengan kasus tertinggi. Di sana banyak kos-kosan padat, mantan kawasan lokalisasi, hingga tempat hiburan tersembunyi. Tapi realitanya, itulah wajah kedua Semarang yang jarang terlihat di siang hari,” paparnya.
Setiap hari, tim lapangan PKBI melakukan pendekatan edukasi door-to-door, menyasar kos-kosan, pabrik, sekolah, bahkan titik-titik kumpul remaja. Mereka juga memberi pemahaman tentang risiko HIV bagi masyarakat umum, bukan hanya kelompok rentan.
“Edukasi dari hulu ke hilir. Bagi kami, remaja SMP dan SMA pun sudah harus tahu soal risiko dan cara pencegahannya. Harus ada regenerasi kesadaran,” tegas Afif.
Program pencegahan khusus untuk orang-orang yang berada dalam risiko penularan tinggi
Selain itu, program semacam point of care dilakukan setiap akhir pekan untuk membekali komunikasi efektif dalam mendampingi kelompok rentan.
PKBI juga memfasilitasi program PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) yaitu obat pencegah HIV bagi orang-orang yang masih negatif namun berada dalam risiko tinggi. Obat ini, seperti ARV, masih pemerintah berikan gratis.
“Ibarat kontrasepsi, ini obat pencegahan. Misalnya istri dari suami yang sudah HIV-positif, agar tetap negatif bisa minum PrEP,” jelas Afif.
Meski layanan semakin lengkap dan jumlah temuan kasus di Semarang mengalami penurunan 10 hingga 20 persen daripada tahun lalu, Afif menyadari tantangan terbesar masih pada stigma.
BACA JUGA: Catatan Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Semarang 2024: Pasangan Homoseksual Lampaui Pekerja Seks
“Banyak yang takut identitasnya ketahuan. Stigma dan diskriminasi masih jadi tembok utama, apalagi untuk mereka yang tak sesuai norma sosial arus utama,” katanya.
Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas, PKBI membuktikan bahwa penanggulangan HIV tak bisa hanya mengandalkan institusi formal.
Butuh kehadiran langsung, pemahaman medan sosial, dan terutama keberanian untuk menembus zona-zona yang selama ini publik anggap “gelap”.
“Jika pemerintah dan masyarakat sipil bisa terus bersinergi, bukan tidak mungkin angka kasus HIV bisa ditekan lebih jauh, bahkan menuju nol,” pungkas Afif. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
