Kalau pun tak bisa terangkat sebagai PPPK, Suyatno berharap mereka bisa diangkat sebagai tenaga paruh waktu.
“Pada dasarnya outsourcing merugikan pekerja, apalagi program Pak Prabowo kan menginginkan outsourcing dihapus,” ungkapnya.
BACA JUGA: Pekerja Honorer Pengairan Demo di Gubernuran Jateng, Minta Pengangkatan PPPK Bukan Outsourcing
Kata Suyatno, ada sekitar empat ribu lebih tenaga honorer PPA-pekarya saluran irigasi yang tersebar di enam balai.
“Kurang lebih se-Jateng ada enam balai, sekitar empat ribu lebih tenaga honorer yang sudah masuk database BKN anggaran dari APBN-APBD,” terangnya.
Mereka, kata Suyatno, sudah tercatat pada database BKN. Hanya saja, hingga saat ini belum ada regulasi untuk masuk seleksi PPPK.
“Dari Kemenpan RB menegaskan yang sudah masuk database BKN itu harus diangkat PPPK. Sementara di Jateng pengangkatan pegawai irigasi, ujung tombak petani, itu belum ada kejelasan,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
