Selain penguatan identitas tunggal, pembahasan tersebut juga mencakup pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan tata kelola data kependudukan. (adv)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
Selain penguatan identitas tunggal, pembahasan tersebut juga mencakup pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan tata kelola data kependudukan. (adv)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi