“Baguslah responnya, yang penting evaluasi untuk proses di SPPG itu. Pertama menu, distribusinya baik, anak-anak happy. Kalau yang lain karena ini kaitannya dengan infrastruktur, kan harus ada dapur, dapurnya harus sesuai, jumlah peralatannya harus sesuai karena untuk masak banyak dalam waktu pendek,” jelas dia.
Ia menyebut, keracunan terjadi karena beberapa faktor. Mulai dari bahan masakan, proses memasak, hingga alat yang untuk memasak.
Tak hanya itu, Yunita pun menilai kelalaian SPPG bisa membuat masakan menjadi beracun. Hal ini menjadi catatan bersama untuk memperketat pengawasan selama proses produksi makanan untuk program MBG.
“Jadi memang keracunan itu penyebabnya ada beberapa hal, dari bahan makanannya, cara memasaknya, atau alatnya bisa jadi. Nah kalau kemarin sudah ada penjelasan bahwa memang prosesnya kurang pengawasan, sehingga pada akhirnya terjadi hal tersebut,” tegas dia.
BACA JUGA: Marak Keracunan Makan Bergizi Gratis, Bagaimana Peran Dinas Kesehatan?
Ia berharap, SPPG lebih teliti dan berhati-hati dalam mengolah makanan. Sehingga ke depannya insiden keracunan tidak terulang kembali di Jateng.
“Ini menjadi evaluasi seluruh Indonesia, dan SPPG agar proses mengolah makanan harus benar-benar, kapan harus diracik, lalu diolah, dan disajikan. Jadi ada waktu yang diawasi betul. Bismillah tidak ada apa-apa lagi,” harap Yunita.
Yunita memastikan, Pemprov Jawa Tengah terlibat dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Jawa Tengah.
“Iya, mengawasi dalam arti ada dinas pangan nanti logistik harus tersedia, Dinas Kesehatan jika ada keracunan, kemudian memastikan dapur ada Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS). Kemarin di Sukoharjo sudah ada sebetulnya,” pungkas Yunita. (*)
Editor: Farah Nazila
