SEMARANG, beritajateng.tv – Pengurangan angka kemiskinan masih jadi fokus Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2025.
Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur, mengungkap perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi salah satu yang diamanatkan kepada Dinas Sosial Jawa Tengah.
Imam menyebut DTKS berhubungan erat dengan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Pasalnya, DTKS menjadi dasar untuk OPD atau Dinas lainnya turun tangan atau intervensi untuk mengentaskan angka kemiskinan.
Namun, kata Imam, DTKS hanya memuat 19 indikator umum saja meliputi nama, alamat, dan tempat tinggal.
BACA JUGA: Luthfi-Yasin Mulai Catat Janji-janji Selama Kampanye, Fokus Entaskan Kemiskinan
Dinas Sosial memiliki Data Terpadu (DT) Jawa Tengah dengan 46 indikator yang lebih lengkap. Hal itu, kata Imam, mampu membantu Dinas lain untuk intervensi penurunan angka kemiskinan.
“Jadi ada sekitar 27 indikator lagi. Apa saja? Rumahnya sudah listrik apa tidak, sudah layak apa tidak, sudah ada jamban atau belum, ada anak putus sekolah atau enggak, ada akses air bersih atau enggak,
Itu dijadikan OPD untuk intervensi,” jelas dia.
Sebagai contoh, Imam menyebut Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang ingin membenarkan rumah tidak layak huni (RTLH), tentu membutuhkan data yang valid dari Dinas Sosial.
“Misalkan lagi, Dinas Kesehatan mau intervensi soal jamban, bener gak rumah Bu Siti misalnya gak punya jamban, datanya ada di saya [Dinas Sosial]. Otomatis kami punya tanggung jawab untuk menurunkan angka kemiskinan di Jateng,” tegas dia.
Meski di atas kemiskinan nasional, Imam sebut tren penurunan kemiskinan di Jateng luar biasa
Lebih lanjut, Imam menyebut angka kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2023 berdasarkan data BPS per Maret 2024 masih berada di dua digit alias 10,47 persen. Dengan mayoritas indikator ada di infrastruktur, seperti RTLH, tak ada jamban, akses air bersih, dan listrik.
Ia berharap, angka kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2024 yang BPS rilis Maret 2025 mendatang bisa menurun.
“Mudah-mudahan rilis BPS tahun 2025 ada penurunan, karena Maret kemarin 2024 kan kita 10,47 persen. Mudah-mudahan Maret 2025 ini ada penurunan signifikan,” sambung Imam.
Pihaknya menarget angka kemiskinan di Jawa Tengah bisa menyentuh satu digit pada tahun 2025-2026.
BACA JUGA: Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan, BPK RI Soroti Kemiskinan di Kebumen, Brebes, dan Sragen
“Mudah-mudahan 2025 sudah 9,9 persen, kan gak apa, yang penting 1 digit. Karena tahun 2020 sebenarnya kita sudah hampir 1 digit, tapi Februari 2020 kita kena Covid-19, langsung drastis naik jadi 11 koma sekian persen. Tahun 2023 kan angkanya 10,77 persen dan turun jadi 10,47 persen tahun 2024,” tegas dia.
Meskipun Jawa Tengah angka kemiskinannya tertinggi di Pulau Jawa, namun Imam menyebut persentase penurunan kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir lebih tinggi ketimbang provinsi lainnya.
“Angka penurunan 10-11 tahun ini di Jawa Tengah 4 persen, sedangkan Jawa Barat dan Jawa Timur penurunan selama 11 tahun terakhir hanya 2 persen. Effort Jateng ini luar biasa,” pungkas Imam. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
