BANDUNG, beritajateng.tv — Gejolak tarif dagang Amerika Serikat kembali menghantam industri ekspor Indonesia, terutama di Jawa Barat yang selama ini menjadi tulang punggung manufaktur nasional. Industri tekstil, alas kaki, hingga furnitur kini bergelut menghadapi perlambatan pesanan dan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Dalam diskusi publik bertajuk “Gempuran Tarif AS: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk? Dialog Kritis Mencari Solusi” yang digelar oleh Suara.com dan CORE Indonesia di El Hotel Bandung, Selasa 20 Mei , para pelaku industri, akademisi, dan pengambil kebijakan sepakat bahwa penguatan ekonomi domestik menjadi satu-satunya solusi nyata.
Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, menyoroti tekanan yang mulai terasa sejak awal tahun. Ia menyebut Bandung sebagai wilayah strategis yang kini terpukul karena menyumbang ekspor besar ke AS, termasuk dari sektor tekstil dan furnitur.
“Ekspor nonmigas Jawa Barat ke AS pada Januari 2025 mencapai USD 499,53 juta atau 16,62% dari total ekspor. Namun di sisi lain, industri di Bandung menghadapi badai PHK akibat menurunnya permintaan,” tegasnya.
Gelombang PHK dan serbuan impor
Kondisi ini diperparah oleh membludaknya produk impor legal dan ilegal yang menyerbu pasar dalam negeri. Data CORE Indonesia menunjukkan bahwa potensi impor ilegal dari Tiongkok mencapai USD 4,1 miliar, menimbulkan kerugian negara hingga Rp 65,4 triliun.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengungkap bahwa perang dagang AS-Tiongkok telah mengalihkan ekspor China ke ASEAN hingga 19,1%, termasuk ke Indonesia. Akibatnya, industri lokal terhimpit oleh produk impor murah sekaligus kehilangan pasar ekspor tradisional.
“Ini bukan semata soal proteksi, tapi bagaimana kita menjaga kedaulatan pasar dalam negeri,” kata Faisal. Ia menambahkan bahwa penguatan standar impor dan penerapan verifikasi produk menjadi kunci menahan laju barang masuk tanpa kendali.
BACA JUGA: Jasamarga Naikkan Tarif Tol Dalam Kota Semarang Mulai 26 April Besok, Ini Rinciannya
Ketua APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, mengaku para pengusaha kini menghadapi tekanan berlapis, mulai dari ketidakpastian hukum, proses perizinan yang tidak transparan, hingga tingginya biaya logistik akibat pungutan liar.
“Kami butuh aturan main yang jelas. Jangan terus menerus dunia usaha dijadikan kelinci percobaan kebijakan,” tegasnya.
Ning juga mengeluhkan iklim tenaga kerja yang dipolitisasi dan regulasi upah yang berubah-ubah, membuat pengusaha kesulitan merancang strategi jangka panjang.
Meski tantangan berat, peluang tetap terbuka. Prof. Rina Indiastuti dari Universitas Padjadjaran mengungkap bahwa relokasi industri otomotif ke Jawa Barat bisa dimanfaatkan jika daerah mampu membangun ekosistem inovasi.
Dengan basis manufaktur yang kuat di sektor otomotif, elektronik, tekstil, agro-pangan, dan farmasi, serta dukungan dari universitas dan pusat riset, Jawa Barat di nilai punya potensi besar memperkuat daya saing nasional.
Faisal mendorong pemerintah memperkuat penerapan skema Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ia mencontohkan kesuksesan sektor elektronik yang mampu menekan impor secara signifikan dan meningkatkan produksi dalam negeri secara drastis.
“TKDN bukan sekadar regulasi, tapi insentif untuk investasi dan membangun fondasi industri nasional yang tangguh,” ujarnya.
BACA JUGA: PHK di Awal 2025 Capai 24 Ribu Orang, Menteri Ketenagakerjaan: Jawa Tengah Paling Banyak
Strategi lain seperti verifikasi impor di sektor baja, kosmetik, dan semen juga telah menunjukkan dampak positif. Serta dapat di perluas ke sektor-sektor lainnya.
Di tengah perlambatan global, perang dagang, dan tekanan tarif, para pembicara sepakat bahwa penguatan ekonomi domestik adalah keniscayaan. Bukan sekadar pilihan, tapi keharusan untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan melindungi jutaan tenaga kerja dari badai PHK.
“Ini momentum penting untuk bertindak. Jika tidak sekarang, kita akan terlambat,” pungkas Faisal. (*)
Editor: Farah Nazila
