Menyapa Nusantara

Tawarkan Proyek Pembangunan IKN ke Investor Tiongkok, Menteri PUPR Beberkan Fasilitas Bagi Para Penanam Modal

×

Tawarkan Proyek Pembangunan IKN ke Investor Tiongkok, Menteri PUPR Beberkan Fasilitas Bagi Para Penanam Modal

Sebarkan artikel ini
Investor IKN
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menghadiri penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara PT Brantas Abipraya dengan Zhejiang Dafeng Industries di Hangzhou, China, Selasa, 26 September 2023. (ant)

JAKARTA, beritajateng.tv – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menawarkan proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, kepada investor Tiongkok.

“Saya menawarkan kepada investor Republik Rakyat Tiongkok untuk membahas peluang kerja sama investasi melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara,” ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 26 September 2023.

Menurut Basuki, skema pendanaan pembangunan IKN dari APBN hanya mencakup sekitar 20 persen dari total kebutuhan investasi IKN.

BACA JUGA: Fokus Pembangunan IKN Nusantara, Pemerintah Targetkan SDM Indonesia Emas 2045

Sedangkan untuk sisanya, Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi investor lokal dan asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN melalui skema KPBU.

“Investasi di IKN di antaranya untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, pusat kebudayaan dan olahraga, serta perkantoran,” tuturnya.

Berbagai skema investasi bagi para investor dan badan usaha di IKN

Basuki menjelaskan Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai skema investasi untuk para investor dan badan usaha, antara lain Viability Gap Fund (VGF) menggunakan Availability Payment (AP), Project Development Facilities (PDF) untuk semua proyek KPBU di IKN.

Kemudian, Pengadaan Badan Usaha melalui Swiss Challenge untuk KPBU Unsolicited, pembiayaan infrastruktur melalui Staples Financing/Standby Lending, serta Clawback equal zero untuk Barang Milik Negara (BMN).

“Kami juga memberikan insentif pajak dan fasilitas bagi investor pembangunan IKN. Seperti tax holiday hingga 30 tahun untuk investasi infrastruktur dan layanan publik pada tahun 2022 hingga 2035. Pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah untuk bidang infrastruktur dan bisnis pelayanan publik. Serta tarif nol persen untuk pembelian mesin atau peralatan atau bahan untuk tujuan investasi domestik dan properti bisnis,” ujar Basuki.

BACA JUGA: Fasilitasi ASN di Ibu Kota Baru, Pemerintah Bangun 47 Tower Rumah Susun di IKN