“Perlu kita garis bawahi, tidak ada arahan apa pun dari Pak Bupati. Justru saksi-saksi tadi juga tidak pernah bertemu langsung, tatap muka ataupun komunikasi dengan Pak Bupati,” ujarnya.
Penggalian keterangan soal dugaan pengumpulan dana THR untuk Forkompida
Persidangan yang Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati dengan anggota majelis Noerista Suryawati dan Dani Rusdiyah pimpin itu menggali keterangan para saksi terkait dugaan pengumpulan dana THR untuk Forkopimda yang di sebut berasal dari permintaan Bupati melalui Sekda.
Dalam persidangan tersebut tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Freddy Dwi Prasetyo Wahyu menghadirkan 11 saksi yang merupakan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Saksi tersebut di antaranya, Direktur RSUD Majenang Eva Kordiana Surojo, Kabag Umum RSUD Majenan Ferry Sulistia Arianto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Cilacap Budy Haryanto. Kemudian Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo kab Cilacap Priyatmoko. Kemudian juga Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab Cilacap Budi Narimo, dan Kepala Dinas Perikanan Kab Cilacap Indarto.
BACA JUGA: Kini Terjaring OTT KPK, Ini Harta Kekayaan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
Kemudian juga Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) Kab Cilacap, Moch. Ichlas Riyanto, Kasubag Keuangan dan Aset Dinsos PPA Kab Cilacap. Juga Ridwan Efendi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Cilacap Paiman, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Cilacap Moch. Munif, dan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab Cilacap Sumbowo. (*)
Editor: Farah Nazila
