“Akibatnya terjadi overload. Saat hujan, sampah hanyut, air menggenang, dan bau masuk ke rumah warga. Ujung-ujungnya masyarakat yang menanggung dampaknya,” ujarnya.
Pengangkutan Sampah Belum Optimal
Lebih jauh, Dini menegaskan bahwa kualitas pengelolaan sampah kota sangat bergantung pada sistem pengangkutan. Ia mendorong adanya Standar Operasional Prosedur yang jelas dan seragam, baik untuk UPT, BLUD, maupun pihak ketiga.
“Kalau pengangkutan tidak kita benahi, rencana besar seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik tidak akan berjalan optimal. SOP harus jelas agar tidak ada lagi kontainer yang meluber,” tegasnya.
Terkait retribusi sampah, Dini menilai sistem yang masih bertumpu pada pelanggan belum maksimal. Dari total warga, baru sekitar 57 persen yang terjangkau, sementara potensi 43 persen lainnya belum tergarap optimal.
“Penarikan retribusi yang diserahkan ke kelurahan harus dibarengi supervisi teknis yang kuat. Kalau tidak, potensi pendapatan daerah dari sektor persampahan akan terus bocor,” kata Dini.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala DLH Kota Semarang, Arwita, mengakui adanya sejumlah kendala di lapangan, termasuk keterbatasan sumber daya dalam penanganan kontainer dan penertiban TPA ilegal.
“Kami sedang menyiapkan rekrutmen tenaga pendukung untuk membantu pelayanan. Terkait pembentukan BLUD dan UPT persampahan, saat ini masih dalam tahap kajian,” jelas Arwita.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Rukianto, turut mendorong penguatan pengawasan dengan mengusulkan pemasangan kamera pengawas di setiap TPS.
“CCTV bisa menjadi alat kontrol agar pengelolaan sampah lebih tertib dan terpantau,” ujarnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD berharap pengelolaan sampah di Kota Semarang tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berjalan sistematis, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak pada kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat. (*)
Editor: Elly Amaliyah
