SEMARANG, beritajateng.tv – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah-DIY mengaku tidak terdampak langsung kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Namun, di balik kebijakan tersebut, muncul persoalan baru yang justru ԁinilai lebih krusial, yakni pemblokiran barcode solar subsidi yang membuat operasional truk terhambat.
Wakil Ketua DPD Aptrindo Jateng-DIY, Dedy Untoro Harli, menegaskan bahwa mayoritas angkutan logistik di jalur darat masih mengandalkan solar subsidi. Karena itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak terlalu berpengaruh bagi mereka.
“Kalau untuk kenaikan solar nonsubsidi seperti Pertamina Dex dan Dexlite itu bagi kami pengusaha tidak ada pengaruhnya, karena kami tidak memakai itu,” ujarnya saat beritajateng.tv temui di sekitar Jalan Gajahmada, Kota Semarang, pada Kamis, 23 April 2026.
Persoalan justru muncul bersamaan dengan kenaikan BBM nonsubsidi, ketika banyak anggota Aptrindo tiba-tiba kehilangan akses pembelian solar subsidi akibat barcode yang ԁiblokir.
BACA JUGA: Truk Bukan Iseng-iseng Lewat Silayur Semarang, Aptrindo Jateng-DIY Minta Evaluasi Kawasan Industri
“Yang jadi masalah, kok tiba-tiba banyak pengusaha ini barcode subsidinya ԁihapus dan tidak bisa beli lagi. Ini yang sekarang kami komunikasikan dengan pihak Pertamina,” kata Dedy.
Menurut Dedy, jumlah armada yang terdampak pemblokiran barcode tidak sedikit. Ia menyebut jumlahnya sudah mencapai ratusan unit, tersebar di berbagai perusahaan angkutan.
“Sudah ratusan. Setiap perusahaan ada yang dua, lima, bahkan sepuluh armada yang terdampak. Saat ini kami juga masih melakukan pendataan armada yang ԁiblokir,” jelasnya.
Proses pendaftaran ulang barcode pun ԁinilai memakan waktu, sementara kendaraan harus tetap beroperasi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan ԁistribusi barang.
Dilema Jalan Nombok atau Berhenti Operasi
Kondisi ini memaksa pengusaha pada pilihan sulit, tetap beroperasi dengan membeli BBM nonsubsidi dan merugi, atau menghentikan operasional sementara.
