Kurniawan menyebut, nelayan Jawa Tengah pun boleh menangkap ikan di luar wilayah Jawa Tengah.
“Sampai ke sana karena sudah ada perizinan, ada pelabuhan pangkalan di sana. Sehingga, sesuai dengan perizinannya dan Pemerintah pusat memperbolehkan,” sambung Kurniawan.
Kurniawan ungkap asosiasi nelayan ingin berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis dengan tangkapan ikan
Tak hanya keinginan DKP Jawa Tengah saja, Kurniawan menyebut keinginan untuk berkolaborasi dalam Program MBG itu juga datang dari berbagai organisasi, salah satunya perhimpunan nelayan.
“Ada usulan dari DPD HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia), dan beberapa asosiasi yang berharap di mana menu MBG untuk anak sekolah bisa ambilkan dari produk perikanan,” terangnya.
Tujuannya, kata Kurniawan, agar hasil tangkapan nelayan bisa mendapat batasan harga yang jelas.
BACA JUGA: Wacana Ekspor Lobster Kembali Mencuat, DKP Jateng Sebut Cilacap dan Purworejo Banyak Potensi
“Supaya bisa terserap hasil tangkapan dari para nelayan. Dan juga selama ini kan belum ada batasan harga. Kalau hukum ekonomi itu kan ketika produksi banyak, akhirnya harga jatuh,” jelasnya.
Oleh sebab itu, jika pemerintah benar menggandeng nelayan dalam penyediaan lauk untuk MBG, Kurniawan berharap harga ikan yang nelayan peroleh juga bisa meningkat.
“Semoga MBG ini bisa memanfaatkan produk perikanan. Kan bisa pendiversifikasian olahan; ada produksi surimi, olahan lumatan daging ikan. Itu bisa jadikan bakso ikan, otak-otak, atau mungkin olahan ikan yang lain supaya anak-anak gak bosan,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
