SEMARANG, beritajateng.tv – Sebelum ini muncul kabar penolakan izin penggunaan lapangan Pemda untuk pelaksanaan Sholat Ied. Penolakan tersebut berasal dari Pemerintah Kota Pekalongan dan Sukabumi yang tak ingin lapangan Pemda menjadi tempat Sholat Ied warga Muhammadiyah.
Menkopolhukam Mahfud MD pun memberikan tanggapan terhadap kasus penolakan izin penggunaan lapangan Pemda untuk pelaksanaan Sholat Idul Fitri oleh Muhammadiyah.
Penolakan izin penggunaan lapangan Pemda itu terjadi lantaran adanya perbedaan waktu Lebaran dengan Pemerintah, sehingga Muhammadiyah melaksanakan Idul Fitri lebih dulu esok Jumat (21/4/2023).
Tahun ini memang kmungkinan terdapat perbedaan waktu pelaksanaan Sholat Ied antara Muhammadiyah dengan Pemerintah. Sebab, Muhammadiyah sendiri telah lama menetapkan tanggal Idul Fitri tersebut.
Sementara itu, lebaran versi Pemerintah kemungkinan bakal berlangsung pada Sabtu (22/4/2023). Perbedaan ini terjadi lantaran adanya perbedaan metode pengamatan hilal, yaitu dengan rukyat dan hisab.
Melalui akun Twitternya, Mahfud MD menyatakan bahwa Pemerintah memberikan himbauan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan izin pelaksanaan Sholat Ied di tempat publik, sekalipun waktunya berbeda dengan Pemerintah.
Viral Penolakan Izin Penggunaan Lapangan untuk Sholat Ied, Mahfud MD: Kita Harus Membangun Kerukunan
“Pemerintah menghimbau, fasilitas publik seperti lapangan yang dikelola Pemda agar dibuka dan diizinkan untuk tempat Salat Idul Fithri jika ada ormas atau kelompok masyarakat yang ingin menggunakannya,” tulis Mahfud, Selasa (18/4/2023).
Ia pun menambahkan, “Pemda diminta untuk mangakomodasi. Kita harus membangun kerukunan meski berbeda waktu hari raya.”
