SEMARANG, beritajateng.tv – Pembacaan vonis sidang dugaan korupsi eks Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita) dan suaminya Alwin Basri bakal berlangsung pada 27 Agustus 2025.
Berlokasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, sidang vonis Mbak Ita dan Alwin Basri akan mulai pada pukul 09.00 wib.
Ketua Majelis Hakim, Gatot Sarwadi menyebut jika saat ini pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara tersebut telah selesai.
“Selanjutnya adalah untuk memberi kesempatan kepada majelis untuk bermusyawarah dan menyusun putusan,” kata Gatot.
Sebelumya, Mbak Ita terancam hukuman 6 tahun, sementara Alwin Basri 8 tahun bui. Hal ini merupakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA: Minta Mbak Ita Bebas, Pengacara Nilai Jaksa KPK Gagal Buktikan Kliennya Melanggar Hukum
JPU KPK menuntut Alwin Basri hukuman 8 tahun penjara. Hal ini lantaran, mereka menilai Alwin, yang menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Jateng itu memiliki peran yang lebih dominan dalam kasus ini.
Keduanya, mendapat tuntutan JPU untuk membayar denda masing-masing Rp 500 juta. Serta pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk maju sebagai pejabat publik selama dua tahun setelah menjalani masa hukuman.
“Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa dalam persidangan.
Sementara itu, Kuasa Hukum Mbak Ita dan Alwin Basri, Agus Nuruddin menyebut, KPK dalam pasalnya menyatakan bahwa peran Mbak Ita tidak terbukti dalam kasus korupsi.
Menurutnya, saksi yang hadir menyebut Alwin Basri representasi Mbak Ita, dalam hal ini istrinya yang menjabat sebagai Walikota Semarang.
“Ketika JPU menyebut Pak Alwiin itu representasi bu Ita kan enggak tepat. Unsur representasi itu tidak ada di dalam undang-undang tidak pidana korupsi. Itu enggak ada,” tutur Agus.
“Sesuai dengan kata-kata saksi ahli, enggak ada. Tidak ada pembagian peran, tidak ada kerja sama pak Alwin dan bu Ita. Dalam fakta persidangan itu tidak ada,” imbuh Agus.
Menurut Agus, Mbak Ita juga tidak ada kaitannya dengan penerimaan-penerimaan dengan Martono maupun Rahmat Djangkar.
“Kaitannya dengan penerimaan-penerimaan yang katanya dari Pak Martono dari Rahmat Jangkar itu tidak ada. Termasuk komitmen fee, itu enggak ada. Tidak ada janji, tidak meminta bahkan menerima,” sebut dia.
Melihat fakta persidangan yang telah berjalan dan tidak membuktikan adanya keterlibatan Mbak Ita dalam kasus tersebut, membuat kuasa hukum akhirnya meminta Majelis Hakim memberikan putusan bebas.
“Kepada Majelis Hakim, saya tetap meminta agar putusan perkara ini terdakwa bisa bebas,” papar dia.
BACA JUGA: Video Minta Mbak Ita Bebas, Pengacara Nilai Jaksa Gagal Buktikan Pelanggaran Hukum
Agus menilai, JPU KPK tidak bisa membuktikan bahwa Mbak Ita terlibat, menyuruh bahkan meminta sejumlah proyek.
“Karena tidak ada alat bukti yang namanya meeting of mind-nya juga tidak ada. Tidak bisa menghadirkan bukti konkrit meminta, janji bahkan menerima sesuatu,” jelasnya.
Terlebih, JPU bahkan menekankan jika Mbak Ita menerima uang senilai Rp 1,8 miliar dari Bapenda. Padahal uang yang Mbak Ita terima hanya Rp 1,2 miliar, itupun sudah ia kembalikan sebelum proses penyelidikan.
“Jadi kalau misalnya di dalam KUHP memang pengembalian barang bukti sebelum penyelidikan maka itu menjadi gugur. Tapi kalau di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, memang pengembalian barang bukti tidak menghilangkan unsur bidangnya. Namun itu kami harap bisa jadi pertimbangan Majelis Hakim karena pengembalian jauh-jauh hari sebelum proses penyidikan,” papar dia. (*)
Editor: Elly Amaliyah
