Ia menyebut fenomena tersebut sebagai bentuk hilirisasi korupsi politik, yang berjalan melalui perizinan tambang dan proyek-proyek ekstraktif lainnya. Dalam konteks ini, pemerintah pusat memiliki peran besar karena menjadi pihak pemberi izin.
BACA JUGA: Eks Bupati Juliyatmono 2 Kali Mangkir Sidang Korupsi Masjid Agung Karanganyar
“Ini bentuk hilirisasi political corruption lewat IUP dan proyek-proyek sejenis. Siapa yang memberi izin? Pemerintah pusat,” jelasnya.
Busyro juga menyinggung berbagai kasus di Jawa Tengah yang dinilai relevan untuk dikaji lebih dalam, termasuk persoalan lingkungan yang disampaikan oleh masyarakat terdampak dari berbagai daerah di Jawa Tengah seperti Semarang, Batang, dan Pegunungan Kendeng. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
