“Kalau banjir itu kan ada banyak. Ada kiriman, ada yang tata kotanya kurang mendukung, ada yang mungkin bencana. Nah, kami berdua [Kota Semarang dan Kendal] menjadi langganan banjir karena banjir kiriman, maka koordiansi antarkabupaten itu penting,” tegas Agustina.
Terlebih, kata dia, di Kota Semarang dan Kendal akan ada tanggul laut yang dianggap mampu menanggulangi rob.
“Ini kan kita harus koordiansi untuk penanggulangannya, kalau air datang kan harus kita alirkan. Bagaimana cara menghilangkan banjir? gak bisa, yang bisa adalah mengendalikan, mengelola, supaya dia menuju pada objek tertentu yang tidak menganggu masyarakat. Penanganannya gak bisa kita sendiri, gak bisa Kendal sendiri, harus banyak,” pungkas Agustina.
BACA JUGA: Dukung Ketahanan Pangan, PDIP Kabupaten Semarang Lakukan Program Penanaman Tanaman Pengganti Beras
Bagaimana retreat kepala daerah akan berjalan?
Kabar sebelumnya, kepala daerah terpilih bakal menjalani retreat seusai pelantikan. Kegiatan pembekalan ini sebagaimana para menteri di Kabinet Merah Putih jalani beberapa waktu yang lalu.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan, kurikulum retreat kepala daerah terpilih akan lebih detail daripada retreat menteri di Kabinet Merah Putih.
Alasannya, Bima Arya menjelaskan, pemerintah pusat sudah memiliki program yang sudah dijalankan, seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan.
“Program MBG sudah jalan dan ketahanan pangan juga sudah jalan; jadi akan lebih detail,” ujar Bima seusai sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.
BACA JUGA: Gagal Jadi Bupati Tegal, Bima Sakti Kini Pilih Jadi Tukang Cukur
Bima menyebutkan, kepala daerah terpilih akan menjalani pembekalan selama tujuh hari di Magelang, Jawa Tengah. Namun, Bima belum mengetahui tanggal pembekalan tersebut.
Adapun retreat kepala daerah terpilih berlangsung secara bertahap. Tahap pertama yakni untuk kepala daerah terpilih yang tidak sedang mengajukan proses sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK).
