SEMARANG, beritajateng.tv – Kebijakan Walikota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dan wakilnya Iswar Aminuddin menggelontorkan dana operasional 25 juta per RT mendapat sambutan positif dari beberapa pihak.
Tutuk Toto Carito, Sekretaris RT 03 RW 2 Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan menyambut baik kebijakan ini.
“Secara umum kami senang. Dan akan sangat membantu masyarakat,” ujarnya. Ia menyebut RT-nya siap menerima dana tersebut dan saat ini tengah menunggu petunjuk teknis.
“Kami masih menunggu juklak juknisnya. Tapi kami sangat siap untuk menerima dana tersebut. Tinggal menunggu mekanismenya saja,” tambahnya.
BACA JUGA: Pencairan Dana Operasional RT Pakai Aplikasi Ruang Warga, Simak Tata Caranya
Hal senada juga Lurah Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Sony Yudha Putra Pradana sampaikan. “Terkait Dana Operasional RT dan RW sangat disambut antusias warga, khususnya di Kelurahan Tanjung Mas,” ujarnya.
Dana tersebut harapannya bisa mendukung banyak aspek kehidupan masyarakat. “Dana ini harapannya bisa sebagai sarana untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah,” jelas Sony.
Ia menambahkan, program ini juga bisa menyasar isu lingkungan, kebudayaan hingga sosial. “Seperti pilah sampah dan pembelian tong sampah, pelatihan peningkatan skill, serta acara kebudayaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Saya berharap, dana operasional tersebut juga dapat membantu meringankan beban masyarakat rentan,” tutupnya.
Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan kembali jika program dana operasional RT siap di realisasikan. Mulai Agustus 2025, sebanyak 10.628 RT akan menerima dana operasional sebesar Rp 25 juta per tahun.
Ia menyampaikan bahwa program ini merupakan upaya memperkuat solidaritas warga dan tata kelola lingkungan berbasis partisipasi.
“Saya berharap dana ini menjadi berkah, bermanfaat, dan di rumuskan melalui rembug warga. Ini bukan milik pribadi pengurus, tapi untuk kegiatan yang di sepakati bersama,” ujar Agustina.
Agustina juga menegaskan pentingnya pengawasan sejak awal. Pemkot menggandeng berbagai elemen, termasuk kejaksaan, serta menyiapkan desk pelayanan di kecamatan sebagai pusat advokasi dan penyelesaian jika muncul persoalan di lapangan.
Mekanisme dan Digitalisasi
Pencairan dana akan langsung ke rekening masing-masing RT melalui Bank Jateng. Pengajuan, setelah seluruh dokumen administrasi lengkap dan di verifikasi oleh kelurahan.
Didi Wahyu, Kasubid Belanja Daerah BPKAD, menjelaskan bahwa ketepatan nomor rekening menjadi syarat krusial. “Jika ada satu kesalahan saja dalam satu kelurahan, pencairan seluruhnya bisa tertunda,” ungkap Didi.
Untuk pelaporan, Pemerintah kota (Pemkot) Semarang akan mengandalkan platform Ruang Warga yang kini di perbarui. Aplikasi ini memungkinkan RT mengunggah dokumen pertanggungjawaban secara digital dan langsung terhubung ke Pemkot Semarang.
“Ini akan menjadi sistem komunikasi utama antara RT dan pemerintah kota,” terang Agustina.
Selain pelaporan, platform ini juga untuk pendataan lingkungan dan penyampaian informasi dari warga ke pemerintah secara lebih sistematis.
Agustina menambahkan bahwa program ini bukanlah pengganti partisipasi warga seperti iuran, melainkan pelengkap dari sistem gotong royong yang selama ini sudah berjalan.
“Dana ini mendukung kegiatan RT selama setahun. Tapi semangat iuran dan kebersamaan tetap perlu dijaga,” tegasnya.
Selain itu, honorarium untuk ketua, sekretaris, dan bendahara RT tetap berjalan seperti sebelumnya, karena dana operasional ini murni untuk kegiatan berdasarkan hasil musyawarah warga.(*)
